MILITER DAN POLITIK (INDONESIAN POLITIC)

Posisi Khusus Militer

- Sebagai instrumen perang, militer memiliki monopoli atas persenjataan dan kekuatan koersif lain yang penting.
- Militer adalah lembaga yang terorganisasi secara ketat dan berdisiplin tinggi.
- Militer antara lain dicirikan oleh suatu budaya dan perangkat nilai tertentu, serta semangat korps yang tinggi untuk siap berperang.
- Militer kerap dianggap sebagai pihak yang berada ‘di atas’ politik, sebab mereka menjamin keamanan dan kesatuan negara, merekalah garda penjaga kepentingan nasional.

Peran Militer

- Instrumen perang. Tujuan utama pembentukan kekuatan militer adalah untuk membangun instrumen perang jika dibutuhkan untuk melawan kekuatan politik (negara) lain.
- Menjamin ketertiban dalam negeri. Pendayagunaan militer berbeda di setiap negara, tetapi militer secara umum juga berperan dalam persoalan domestik. Mis: penanggulangan masalah pasca-bencana, kerusuhan.
- Kelompok kepentingan. Militer dapat berlaku sebagai kelompok kepentingan yang berupaya untuk memengaruhi kebijakan, terutama mungkin kebijakan pertahanan keamanan.
- Alternatif pemerintahan sipil. Dalam berbeagai kasus, militer dapat memiliki peran yang berbeda dalam pemerintahan, dari mulai junta militer sampai peran minimal dalam pemerintahan.

Kendali atas Militer

- Metode kontrol objektif. Militer secara formal berada di bawah kendali kepemimpinan sipil. Pembuatan kebijakan, termasuk dalam hal keamanan, menjadi tanggungjawab politisi sipil. Militer hanya terlibat dalam pemberian masukan atau dalam hal pelaksanaan penjagaan keamanan. Metode ini menjadi standar di negara-negara demokrasi.
- Metode kontrol subjektif. Ada beragam cara dalam hal ini, terutama dicirikan oleh campurtangan yang mendalam terhadap tubuh militer sehingga dapat dikendalikan oleh politisi sipil atau suatu pemerintahan. Rezim-rezim diktator atau suatu pemerintahan yang lemah kendali politiknya biasa menggunakan metode ini.

Kapan Militer Mengambil-alih Kekuasaan?

- Terjadi kemerosotan ekonomi. Kemerosotan ekonomi umumnya menunjukkan ketidakmampuan pemerintah atau penyalahgunaan kekuasaan oleh politisi sipil. Hal ini mendorong militer untuk mengambil-alih pemerintahan, yang kadang memperoleh dukungan rakyat.
- Legitimasi pemerintahan sipil luruh. Faktor ekonomi umumnya tidak berdiri sendiri, kemerosotan ekonomi biasa menyebabkan lemahnya dukungan terhadap suatu pemerintahan. Alasan legitimasi inilah yang dapat memperkuat dukungan terhadap pemerintahan militer.
- Terjadi konflik antara militer dan pemerintahan sipil. Campur tangan berlebihan pemerintah terhadap kebijakan pertahanan keamanan, minimnya peran militer, budaya politik anti-demokrasi, adalah bebrapa di antara hal yang memicu konflik antara militer-pemerintah dan mendorong pengambil-alihan kekuasaan.
- Terdapat konteks internasional yang mendukung. Kadang konflik internasional seperti antara kekuatan komunis-liberal di masa Perang Dingin dapat memberi alasan kuat keterlibatan politik militer.