Posisi Khusus Militer
- Sebagai instrumen perang, militer memiliki monopoli atas persenjataan dan kekuatan koersif lain yang penting.
- Militer adalah lembaga yang terorganisasi secara ketat dan berdisiplin tinggi.
- Militer antara lain dicirikan oleh suatu budaya dan perangkat nilai tertentu, serta semangat korps yang tinggi untuk siap berperang.
- Militer kerap dianggap sebagai pihak yang berada ‘di atas’ politik, sebab mereka menjamin keamanan dan kesatuan negara, merekalah garda penjaga kepentingan nasional.
Peran Militer
- Instrumen perang. Tujuan utama pembentukan kekuatan militer adalah untuk membangun instrumen perang jika dibutuhkan untuk melawan kekuatan politik (negara) lain.
- Menjamin ketertiban dalam negeri. Pendayagunaan militer berbeda di setiap negara, tetapi militer secara umum juga berperan dalam persoalan domestik. Mis: penanggulangan masalah pasca-bencana, kerusuhan.
- Kelompok kepentingan. Militer dapat berlaku sebagai kelompok kepentingan yang berupaya untuk memengaruhi kebijakan, terutama mungkin kebijakan pertahanan keamanan.
- Alternatif pemerintahan sipil. Dalam berbeagai kasus, militer dapat memiliki peran yang berbeda dalam pemerintahan, dari mulai junta militer sampai peran minimal dalam pemerintahan.
Kendali atas Militer
- Metode kontrol objektif. Militer secara formal berada di bawah kendali kepemimpinan sipil. Pembuatan kebijakan, termasuk dalam hal keamanan, menjadi tanggungjawab politisi sipil. Militer hanya terlibat dalam pemberian masukan atau dalam hal pelaksanaan penjagaan keamanan. Metode ini menjadi standar di negara-negara demokrasi.
- Metode kontrol subjektif. Ada beragam cara dalam hal ini, terutama dicirikan oleh campurtangan yang mendalam terhadap tubuh militer sehingga dapat dikendalikan oleh politisi sipil atau suatu pemerintahan. Rezim-rezim diktator atau suatu pemerintahan yang lemah kendali politiknya biasa menggunakan metode ini.
Kapan Militer Mengambil-alih Kekuasaan?
- Terjadi kemerosotan ekonomi. Kemerosotan ekonomi umumnya menunjukkan ketidakmampuan pemerintah atau penyalahgunaan kekuasaan oleh politisi sipil. Hal ini mendorong militer untuk mengambil-alih pemerintahan, yang kadang memperoleh dukungan rakyat.
- Legitimasi pemerintahan sipil luruh. Faktor ekonomi umumnya tidak berdiri sendiri, kemerosotan ekonomi biasa menyebabkan lemahnya dukungan terhadap suatu pemerintahan. Alasan legitimasi inilah yang dapat memperkuat dukungan terhadap pemerintahan militer.
- Terjadi konflik antara militer dan pemerintahan sipil. Campur tangan berlebihan pemerintah terhadap kebijakan pertahanan keamanan, minimnya peran militer, budaya politik anti-demokrasi, adalah bebrapa di antara hal yang memicu konflik antara militer-pemerintah dan mendorong pengambil-alihan kekuasaan.
- Terdapat konteks internasional yang mendukung. Kadang konflik internasional seperti antara kekuatan komunis-liberal di masa Perang Dingin dapat memberi alasan kuat keterlibatan politik militer.
Selasa, 06 April 2010
Lembaga Legislatif (INDONESIAN POLITIC)
Apakah Lembaga Legislatif itu?
- Sebutan lembaga legislatif mencerminkan salah satu fungsi utama lembaga ini, yaitu membuat undang-undang (legislate). Sebutan lain dalam bahasa Inggris yaitu assembly, majelis untuk merundingkan masalah publik. Atau parliament dari kata parler (France, bicara), lembaga yang membicarakan urusan bersama. Sebutan lain adalah reprentative body (dewan perwakilan), merujuk pada anggota-anggotanya yang mewakili warganegara.
- Dari segi sejarah, parlemen Inggris merupakan badan legislatif tertua di dunia. -Awalnya lembaga ini hanya bertugas mengumpulkan pajak untuk membiayai kegiatan pemerintahan raja. Dalam perkembangannya, ada tuntutan dari golongan elite agar sebaliknya raja tidak memiliki kekuasaan mutlak. Perlahan, parlemen kemudian bertindak sebagai penyeimbang kekuasaan raja. Dan praktik ini menjadi salah satu tunas awal demokrasi.
- Di sebagian besar negara modern, lembaga legislatif merupakan perwakilan politik yang dihasilkan melalui pemilihan umum. Di beberapa negara, lembaga ini juga memasukkan perwakilan fungsional yang mewakili golongan-golongan tertentu dalam bidang ekonomi, budaya, dan sebagainya.
Fungsi Lembaga Legislatif
- Fungsi legislasi; fungsi untuk membuat undang-undang. Di banyak negara, fungsi ini tidak dimonopoli oleh dewan perwakilan, melainkan kadang dijalankan bersama dengan pemerintah.
- Fungsi kontrol; fungsi untuk mengawasi jalannya pemerintahan oleh eksekutif. Pengawasan dilakukan melalui sidang panitia-panitia legislatif dan hak-hak bertanya, interpelasi (meminta keterangan), angket (penyelidikan), maupun mosi (pernyataan tidak percaya).
- Fungsi-fungsi lain, misalnya fungsi pendidikan politik dan rekrutmen politik.
Sistem Satu Majelis dan Dua Majelis
- Tidak semua negara memiliki model lembaga legislatif yang sama. Ada yang mempraktikkan sistem satu majelis, ada pula yang mempraktikkan sistem dua majelis (majelis tinggi dan majelis rendah).
- Para penganjur sistem satu majelis berpendapat bahwa satu majelis mencerminkan mayoritas kehendak rakyat, karena biasanya dipilih langsung oleh rakyat. Selain itu, sistem ini juga membuat pengambilan keputusan dapat berlangsung cepat (efektif).
- Pendukung sistem dua majelis yakin bahwa sistem ini dapat membatasi peluang penyalahgunaan kekuasaan (karena kekuasaan terbagi di antara dua majelis). Selain itu, sistem ini juga memberi kesempatan yang lebih besar kepada daerah (provinsi atau negara bagian) untuk memajukan kepentingan mereka.
- Anggota majelis tinggi dapat ditunjuk (Kanada), turun temurun (Inggris), atau dipilih langsung (AS). Sementara anggota majelis rendah dipilih mellaui pemilihan umum. Wewenang majelis rendah biasanya lebih besar dibandingkan majelis tinggi, kecuali di AS.
- Sebutan lembaga legislatif mencerminkan salah satu fungsi utama lembaga ini, yaitu membuat undang-undang (legislate). Sebutan lain dalam bahasa Inggris yaitu assembly, majelis untuk merundingkan masalah publik. Atau parliament dari kata parler (France, bicara), lembaga yang membicarakan urusan bersama. Sebutan lain adalah reprentative body (dewan perwakilan), merujuk pada anggota-anggotanya yang mewakili warganegara.
- Dari segi sejarah, parlemen Inggris merupakan badan legislatif tertua di dunia. -Awalnya lembaga ini hanya bertugas mengumpulkan pajak untuk membiayai kegiatan pemerintahan raja. Dalam perkembangannya, ada tuntutan dari golongan elite agar sebaliknya raja tidak memiliki kekuasaan mutlak. Perlahan, parlemen kemudian bertindak sebagai penyeimbang kekuasaan raja. Dan praktik ini menjadi salah satu tunas awal demokrasi.
- Di sebagian besar negara modern, lembaga legislatif merupakan perwakilan politik yang dihasilkan melalui pemilihan umum. Di beberapa negara, lembaga ini juga memasukkan perwakilan fungsional yang mewakili golongan-golongan tertentu dalam bidang ekonomi, budaya, dan sebagainya.
Fungsi Lembaga Legislatif
- Fungsi legislasi; fungsi untuk membuat undang-undang. Di banyak negara, fungsi ini tidak dimonopoli oleh dewan perwakilan, melainkan kadang dijalankan bersama dengan pemerintah.
- Fungsi kontrol; fungsi untuk mengawasi jalannya pemerintahan oleh eksekutif. Pengawasan dilakukan melalui sidang panitia-panitia legislatif dan hak-hak bertanya, interpelasi (meminta keterangan), angket (penyelidikan), maupun mosi (pernyataan tidak percaya).
- Fungsi-fungsi lain, misalnya fungsi pendidikan politik dan rekrutmen politik.
Sistem Satu Majelis dan Dua Majelis
- Tidak semua negara memiliki model lembaga legislatif yang sama. Ada yang mempraktikkan sistem satu majelis, ada pula yang mempraktikkan sistem dua majelis (majelis tinggi dan majelis rendah).
- Para penganjur sistem satu majelis berpendapat bahwa satu majelis mencerminkan mayoritas kehendak rakyat, karena biasanya dipilih langsung oleh rakyat. Selain itu, sistem ini juga membuat pengambilan keputusan dapat berlangsung cepat (efektif).
- Pendukung sistem dua majelis yakin bahwa sistem ini dapat membatasi peluang penyalahgunaan kekuasaan (karena kekuasaan terbagi di antara dua majelis). Selain itu, sistem ini juga memberi kesempatan yang lebih besar kepada daerah (provinsi atau negara bagian) untuk memajukan kepentingan mereka.
- Anggota majelis tinggi dapat ditunjuk (Kanada), turun temurun (Inggris), atau dipilih langsung (AS). Sementara anggota majelis rendah dipilih mellaui pemilihan umum. Wewenang majelis rendah biasanya lebih besar dibandingkan majelis tinggi, kecuali di AS.
Lembaga Eksekutif (INDONESIAN POLITICAL)
Siapakah Badan Eksekutif?
- Badan eksekutif umumnya terdiri atas kepala pemerintahan (presiden atau perdana menteri) beserta kabinetnya. Secara lebih luas, birokrasi sipil dan militer juga dapat dimasukkan ke dalam badan eksekutif suatu negara.
- Secara tradisional, sebagaimana pemilahan kekuasaan dalam Trias Politika, badan eksekutif terutama berfungsi melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan oleh lembaga legislatif (eksekutif sebagai pelaksana undang-undang). Tetapi dalam kebanyakan negara modern, lingkup kewenangan eksekutif umumnya lebih luas.
Wewenang Lembaga Eksekutif
- Administratif; kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundangan dan menyelenggarakan administrasi negara.
- Legislatif; membuat rancangan undang-undang dan terlibat pembahasannya bersama lembaga perwakilan.
- Keamanan; kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata dalam penyelenggaraan ketertiban & keamanan.
- Yudikatif; memberikan grasi, amnesti.
- Diplomatik; kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan dengan negara lain dan lembaga internasional.
Perbedaan Sistem Pemerintahan Presidensial & Parlementer
- Parlementarisme membedakan jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan, presidensialisme menyatukan keduanya di tangan presiden.
- Dalam parlementarisme kepala pemerintahan bertanggungjawab kepada parlemen, dalam presidensialisme posisi presiden sederajat dengan parlemen.
- Dalam parlementarisme kepala pemerintahan dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya parlemen, dalam presidensialisme masa jabatan presiden relatif tetap.
- Dalam parlementarisme tidak terdapat pembedaan tegas antara parlemen dan pemerintah, dalam presidensialisme keduanya dibedakan secara tegas.
- Badan eksekutif umumnya terdiri atas kepala pemerintahan (presiden atau perdana menteri) beserta kabinetnya. Secara lebih luas, birokrasi sipil dan militer juga dapat dimasukkan ke dalam badan eksekutif suatu negara.
- Secara tradisional, sebagaimana pemilahan kekuasaan dalam Trias Politika, badan eksekutif terutama berfungsi melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan oleh lembaga legislatif (eksekutif sebagai pelaksana undang-undang). Tetapi dalam kebanyakan negara modern, lingkup kewenangan eksekutif umumnya lebih luas.
Wewenang Lembaga Eksekutif
- Administratif; kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundangan dan menyelenggarakan administrasi negara.
- Legislatif; membuat rancangan undang-undang dan terlibat pembahasannya bersama lembaga perwakilan.
- Keamanan; kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata dalam penyelenggaraan ketertiban & keamanan.
- Yudikatif; memberikan grasi, amnesti.
- Diplomatik; kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan dengan negara lain dan lembaga internasional.
Perbedaan Sistem Pemerintahan Presidensial & Parlementer
- Parlementarisme membedakan jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan, presidensialisme menyatukan keduanya di tangan presiden.
- Dalam parlementarisme kepala pemerintahan bertanggungjawab kepada parlemen, dalam presidensialisme posisi presiden sederajat dengan parlemen.
- Dalam parlementarisme kepala pemerintahan dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya parlemen, dalam presidensialisme masa jabatan presiden relatif tetap.
- Dalam parlementarisme tidak terdapat pembedaan tegas antara parlemen dan pemerintah, dalam presidensialisme keduanya dibedakan secara tegas.
PR & PUBLICITY
Whats is Public Relations?
Public Relations is deliberate, planned, and sustained effort to establish and maintain mutual understanding between an organization and its public (Public Relations Society of America).
Public Relations is the sustained and systematic managerial effort through which private and public organizations seek to establish understanding, sympathy, and support in those public circles with which they have or expect to obtain contact. (Public Relations Institute of Southern Africa).
Key Elements of Public Relations
Deliberate
Intentional, design to influence, gain understandin, provide information and obtain feedback
Planned
Organized, systematic, requires research and analysis.
Performance
Based on actual policies and performance, responsive to community concerns.
Public Interest
Mutually beneficial to organization and public.
Two Way Communication
Need feedback to improve.
Management Function
More effective if it is part of top management decision making
External Factors That Can Infleunce Public Relations
Globalization
Influence communication style; message and medium. Global impact; what you write in the internet might be read by people in other countries.
Information and technology
24 hours and 7 days connection, global network, just one click away.
Pluralism
Religion, tribe, values and norms affect decision
Media
Media convergence
Components of Public Relations
Counselling
Research
Media Relations
Publicity
Employee/member Relations
Community Relations
Public Affairs
Government Affairs
Issues Management
Financial Relations
Industry Relations
Development/Fund-raising
Special Events
Marketing Communication
What is Publicity?
Publicity should be free hence makes it credible.
Publicity creates from the trusted reference.
“A good witnesses of a product or service at least 1.000 times convincing than an advertisement” – Dan Kennedy, Marketing and Enterpreneur Educator in America.
PR can`t lie to create positive publicity.
“You can fools some people for couple times but you can`t fools everybody forever” – Abraham Lincoln, former USA President.
Public Relations is deliberate, planned, and sustained effort to establish and maintain mutual understanding between an organization and its public (Public Relations Society of America).
Public Relations is the sustained and systematic managerial effort through which private and public organizations seek to establish understanding, sympathy, and support in those public circles with which they have or expect to obtain contact. (Public Relations Institute of Southern Africa).
Key Elements of Public Relations
Deliberate
Intentional, design to influence, gain understandin, provide information and obtain feedback
Planned
Organized, systematic, requires research and analysis.
Performance
Based on actual policies and performance, responsive to community concerns.
Public Interest
Mutually beneficial to organization and public.
Two Way Communication
Need feedback to improve.
Management Function
More effective if it is part of top management decision making
External Factors That Can Infleunce Public Relations
Globalization
Influence communication style; message and medium. Global impact; what you write in the internet might be read by people in other countries.
Information and technology
24 hours and 7 days connection, global network, just one click away.
Pluralism
Religion, tribe, values and norms affect decision
Media
Media convergence
Components of Public Relations
Counselling
Research
Media Relations
Publicity
Employee/member Relations
Community Relations
Public Affairs
Government Affairs
Issues Management
Financial Relations
Industry Relations
Development/Fund-raising
Special Events
Marketing Communication
What is Publicity?
Publicity should be free hence makes it credible.
Publicity creates from the trusted reference.
“A good witnesses of a product or service at least 1.000 times convincing than an advertisement” – Dan Kennedy, Marketing and Enterpreneur Educator in America.
PR can`t lie to create positive publicity.
“You can fools some people for couple times but you can`t fools everybody forever” – Abraham Lincoln, former USA President.
artikel PR & PUBLICITY 2009
Pentingnya Penghematan Energi
Sering terdengarnya penghematan energi mulai dari Kampanye PLN ”hemat energi hemat biaya” sampai kampanye internasional. Dari semua itu membuat sebagian masyarakat sedikit demi sedikit mulai sadar akan perlunya penghematan energi.
Konsumsi energi perkapita di Indonesia relatif masih sangat rendah, kendati terjadi peningkatan konsumsi nasional rata-rata sebesar 7% pertahun. Hal ini, menunjukkan penggunaan energi saat ini masih tidak produktif, dan cenderung boros. “Konsumsi energi meningkat oleh pertambahan penduduk, kegiatan ekonomi dan perkembangan industri. Ini menunjukkan intensitas dan elastisitas energi di Indonesia cenderung tinggi. Tetapi konsumi energi per kapita masih sangat rendah, sehingga pemakaian energi di Indonesia selama ini tidak produktif dan boros,” ujar Dr. Ing Evita H. Legowo, Asisten Menteri Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi Departemen Sumber Daya dan Energi (ESDM).
Konsumsi listrik yang sering digunakan kebanyakan berasal dari sektor rumah tangga, bisnis, dan industri. Data dari WWF Indonesia, konsumsi listrik terbesar di Indonesia terjadi di Jawa-Bali, 80,5 % dari konsumsi listrik nasional. Bangunan komersial, termasuk pusat pendidikan, pusat belanja, hotel, dan perkantoran, serta kawasan pemukiman yang banyak mengkonsumsi listrik setiap harinya.
Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penghematan energi masih menjadi alasan kuat akan borosnya pengunaan listrik di Indonesia. Pemikiran sempit mengenai penghematan energi selalu berada dalam benak setiap orang. Setiap orang hanya berpikir jika mematikan lampu di siang hari, menggunakan produk yang hemat energi atau mematikan alat-alat elektronik yang tidak perlu dapat mengurangi pemakaian energi. Tetapi, tanpa disadari mereka banyak memiliki barang elektronik yang tentunya membutuhkan energi listrik. Contonhya, beberapa orang memiliki komputer dan laptop padahal kedua benda ini memiliki fungsi yang sama atau kita yang memiliki lebih dari 2 buah handphone.
Selain itu masalah taraf kehidupan yang meningkat sesuai dengan peningkatan pemasukan uang. Mungkin kita sekarang mematikan lampu sewaktu tidak perlu ataupun sudah membeli barang yang hemat energi. Tetapi kita juga sekarang memakai minimal 1 buah hp, lalu juga memiliki laptop dan iPod yang perlu dicharge. AC sekarang juga semakin hemat energi dan murah. Karena itu kita juga malah memasang AC dimana-mana, ditempat yang jarang dipakai juga. Akhirnya pengeluaran malah lebih banyak. Jadi taraf hidup yang semakin tinggi akan memerluakan energi yang lebih tinggi lagi.
Lalu bagaimana cara kita untuk menghemat energi? Penghematan energi bukan sekedar mengurangi pemakaiannya melainkan begaimana kita memanfaatkan energi tersebut secara efisien. Jika hanya pengurangi tanpa memanfaatkan energi itu tidak membantu dalam penghematan energi. Selain itu, kesadaran diri sendiri menjadi kunci utama dalam pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari. Hanya diri kita sendirilah yang tahu mana yang menjadi prioritas utama dalam mengkonsumsi energi.
Apa pun yang terjadi penghematan energi sangatlah penting. Kita dapat memulai penghematan dengan penggunaan teknologi energi alternatif seperti tenaga surya dan angin yang mudah dipakai dirumah. Oleh karena itu, dengan menghemat energi kita juga turut dalam pelestarian lingkungan dan mengurangi dampak global warming.
Sering terdengarnya penghematan energi mulai dari Kampanye PLN ”hemat energi hemat biaya” sampai kampanye internasional. Dari semua itu membuat sebagian masyarakat sedikit demi sedikit mulai sadar akan perlunya penghematan energi.
Konsumsi energi perkapita di Indonesia relatif masih sangat rendah, kendati terjadi peningkatan konsumsi nasional rata-rata sebesar 7% pertahun. Hal ini, menunjukkan penggunaan energi saat ini masih tidak produktif, dan cenderung boros. “Konsumsi energi meningkat oleh pertambahan penduduk, kegiatan ekonomi dan perkembangan industri. Ini menunjukkan intensitas dan elastisitas energi di Indonesia cenderung tinggi. Tetapi konsumi energi per kapita masih sangat rendah, sehingga pemakaian energi di Indonesia selama ini tidak produktif dan boros,” ujar Dr. Ing Evita H. Legowo, Asisten Menteri Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi Departemen Sumber Daya dan Energi (ESDM).
Konsumsi listrik yang sering digunakan kebanyakan berasal dari sektor rumah tangga, bisnis, dan industri. Data dari WWF Indonesia, konsumsi listrik terbesar di Indonesia terjadi di Jawa-Bali, 80,5 % dari konsumsi listrik nasional. Bangunan komersial, termasuk pusat pendidikan, pusat belanja, hotel, dan perkantoran, serta kawasan pemukiman yang banyak mengkonsumsi listrik setiap harinya.
Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penghematan energi masih menjadi alasan kuat akan borosnya pengunaan listrik di Indonesia. Pemikiran sempit mengenai penghematan energi selalu berada dalam benak setiap orang. Setiap orang hanya berpikir jika mematikan lampu di siang hari, menggunakan produk yang hemat energi atau mematikan alat-alat elektronik yang tidak perlu dapat mengurangi pemakaian energi. Tetapi, tanpa disadari mereka banyak memiliki barang elektronik yang tentunya membutuhkan energi listrik. Contonhya, beberapa orang memiliki komputer dan laptop padahal kedua benda ini memiliki fungsi yang sama atau kita yang memiliki lebih dari 2 buah handphone.
Selain itu masalah taraf kehidupan yang meningkat sesuai dengan peningkatan pemasukan uang. Mungkin kita sekarang mematikan lampu sewaktu tidak perlu ataupun sudah membeli barang yang hemat energi. Tetapi kita juga sekarang memakai minimal 1 buah hp, lalu juga memiliki laptop dan iPod yang perlu dicharge. AC sekarang juga semakin hemat energi dan murah. Karena itu kita juga malah memasang AC dimana-mana, ditempat yang jarang dipakai juga. Akhirnya pengeluaran malah lebih banyak. Jadi taraf hidup yang semakin tinggi akan memerluakan energi yang lebih tinggi lagi.
Lalu bagaimana cara kita untuk menghemat energi? Penghematan energi bukan sekedar mengurangi pemakaiannya melainkan begaimana kita memanfaatkan energi tersebut secara efisien. Jika hanya pengurangi tanpa memanfaatkan energi itu tidak membantu dalam penghematan energi. Selain itu, kesadaran diri sendiri menjadi kunci utama dalam pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari. Hanya diri kita sendirilah yang tahu mana yang menjadi prioritas utama dalam mengkonsumsi energi.
Apa pun yang terjadi penghematan energi sangatlah penting. Kita dapat memulai penghematan dengan penggunaan teknologi energi alternatif seperti tenaga surya dan angin yang mudah dipakai dirumah. Oleh karena itu, dengan menghemat energi kita juga turut dalam pelestarian lingkungan dan mengurangi dampak global warming.
tugas final desktop
Definisi Global Warming !!! Dec 29, '07 5:20 AM
for everyone
Ternyata tidak banyak orang yang faham definisi global warming yang sebenarnya. Lalu, apa definisi global warming itu? Global warming adalah peningkatan suhu di dalam atmosfir bumi disebabkan oleh emisi Gas Rumah Kaca (terutama CO2) yang tertahan di stratosfer yang kemudian menghalangi pemantulan kembali radiasi sinar matahari dari bumi ke luar angkasa.
Secara alami, bumi hanya menyerap sebagian kecil radiasi sinar matahari yang masuk ke atmosfir, kemudian sebagian besar akan dipantulkan lagi keluar angkasa. Namun, karena adanya Gas Rumah Kaca di lapisan stratosfer, radiasi tersebut tidak dapat keluar dari atmosfer bumi, bahkan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Sehingga suhu di dalam atmosfer bumi menjadi lebih panas.
Go Green Indonesia
Apa itu Go Green Indonesia ?
Go Green Indonesia adalah sebuah blog yang isinya lebih memfokuskan kepada bahaya Pemanasan Global yang kini menjadi isu hangat di kalangan masyarakat.
Sejak kapan Go Green Indonesia ada?
Go Green Indonesia dibentuk pada 8 Februari 2008 oleh dua remaja Indonesia; Lalla Pratami (yang saat itu berumur 18 tahun) dan Melinda (yang saat itu berumur 15 tahun). Dengan semangat untuk menghijaukan Indonesia, mereka berinisiatif untuk menyebarkan bahaya ini dan mengingatkan manusia khususnya masyarakat Indonesia.
Mengapa Go Green Indonesia?
Agar lebih mudah diingat dan tujuan yang ingin disampaikan oleh Lalla dan Melinda jelas : menghijaukan Indonesia. Tiga kata itu juga membawa hawa semangat saat mengucapkannya sehingga mampu memberikan energi positif tersendiri saat mengucapkan ‘Go Green Indonesia!’.
Siapa saja yang terlibat dalam Go Green Indonesia?
Ada sekitar 300 orang yang ikut ‘daftar’ dalam Go Green Indonesia lewat email, dan lebih dari 10.000 orang yang join dalam cause Go Green Indonesia di facebook. Dalam ‘urusan dapur’ Go Green Indonesia, hanya dua orang yang terlibat dengan tugasnya masing-masing. Lalla Pratami, lebih mengkhususkan untuk mengurusi setiap email yang masuk, termasuk pendaftaran, pengiriman artikel, maupun beberapa pertanyaan, desain blog, juga mengurusi cause Go Green Indonesia di facebook. Melinda, mengurusi publikasi, menulis artikel, juga friendster Go Green Indonesia.
Dimana bisa menemukan Go Green Indonesia?
Blog kami bisa dibuka di sini, cause di facebook bisa dibuka di sini serta friendster kami bisa diadd di sini.
Tujuan Go Green Indonesia
- Menghijaukan Indonesia
- Menyebarluaskan masalah pemanasan global ke seluruh Indonesia
- Meningkatkan antusias masyarakat Indonesia tentang isu pemanasan global
- Mengajak semua masyarakat Indonesia untuk hidup lebih hijau
Program Kerja Go Green Indonesia
Di tahun pertamanya ini, Go Green Indonesia belum memiliki acara yang diselenggarakan secara indie dikarenakan satu dan lain hal. Tahun ini kami hanya memfokuskan dalam artikel di blog dan penyebaran blog ini kepada masyarakat Indonesia. Semoga di tahun berikutnya kami bisa mengadakan acara yang bertema ’hijau’ sehingga masyarakat yang sadar akan bahaya Global Warming akan semakin banyak.
Berafiliasi dengan Go Green Indonesia
Beberapa pihak sudah sempat kami ajak dan mengajak kami untuk berafiliasi. Ada yang menerima, ataupun tidak mengirim balasan atas ajakan afiliasi kami. Pihak yang berafiliasi dengan Go Green Indonesia akan dipasang banner-nya di blog Go Green Indonesia pada bagian ’Our Partners’ sehingga orang pun bisa mengetahui bahwa pihak yang berafiliasi dengan kami juga peduli dengan masalah pemanasan global ini. Juga tidak menutup kemungkinan pengunjung Go Green Indonesia akan me-link url dari pihak yang berafiliasi sehingga juga mampu menyebarkan situs dari pihak yang berafiliasi dengan Go Green Indonesia.
Global Warming
Global warming is an average increase in the earth’s overall temperature. Increased temperatures affect climate and human dependence on earth’s resources. The enormous increase in greenhouse gasses (GHGs) since the beginning of the industrial age is believed to be the causation of increasing global warming. Without a global effort to quickly reverse the trend, the potential for food shortages, wars over water, and displaced habitats is, unfortunately, not only possible, but likely.
PERKEMBANGAN HUTAN TAHUN 2009
LEI : Kebangkitan Industri Kehutanan tak Harus Habiskan Hutan Alam
Bogor, 5/2 (Republika): Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), organisasi berbasis konstituen (CBO) yang mempunyai misi untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari di Indonesia, menyatakan bahwa untuk mendorong kebangkitan industri kehutanan tidak harus dengan menghabiskan sumber daya hutan alam.
“Jadi, pemerintah perlu melihat alternatif lain dari hutan tanaman rakyat dan hasil hutan non kayu. Salah satunya adalah karbon. Hasil hutan non kayu dari hutan alam berbasis masyarakat yang lestari memiliki potensi tinggi untuk menghasilkan devisa melalui perdagangan karbon,” kata Manajer Komunikasi dan Advokasi LEI, Indra S Dewi, di Bogor, Jawa Barat, Kamis pagi.
Ia mengemukakan hal itu kepada ANTARA sehubungan dengan Kongres CBO II LEI yang akan diselenggarakan di Bogor pada hari Jumat (6/2).
Kongres yang dijadwalkan dibuka Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban itu juga dirangkaikan dengan seminar sehari atas kerjasama LEI dengan Forest Watch Indonesia (FWI) dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).
Tema yang dibahas adalah “Menemukenali Pilihan-Pilihan Hukum bagi Pengelolaan Hutan Lestari berbasis Masyarakat”, menghadirkan sejumlah pakar kehutanan, kalangan industri, LSM, masyarakat dan pemangku-kepentingan kehutanan lainnya, dari seluruh Indonesia.
Dikemukakannya, bahwa berbagai strategi pemerintah untuk menyelamatkan industri kehutanan yang sedang terpuruk kelihatannya belum menampakkan hasil yang menggembirakan.
Kondisi itu terbukti dari luasan hutan alam semakin berkurang, jumlah pemilik konsesi hutan alam yang terus menurun, dan hingga tahun 2008 tinggal 312 unit. Namun, kata dia, tampaknya pemerintah masih fokus bertumpu pada hasil hutan kayu.
Kenyataan ini, ditambah dengan kebijakan Menhut baru-baru ini yang menyatakan bahwa batas konversi hutan alam menjadi hutan tanaman dapat diperpanjang dari tahun 2009 menjadi 2014 untuk mendukung industri pulp dan kertas.
“Pemerintah tampak kehabisan pilihan untuk membangkitkan industri kehutanan,” katanya.
Untuk itulah, katanya, kunci bangkitnya industri kehutanan Indonesia adalah keharusan akan adanya pengakuan hukum Hutan Berbasis Masyarakat.
“Hutan yang ditanam oleh masyarakat berupa hutan rakyat sekarang malah menjadi primadona penyokong industri perkayuan di pulau Jawa,” katanya.
Menjadi andalan
Menurut dia, industri furnitur yang mengandalkan kayu dari hutan rakyat kini mengalami perkembangan ekspor menggembirakan di tiga tahun terakhir.
Ia merujuk pada data ekspor Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) yang selama tiga tahun berturut-turut (2005 sampai 2007) terus mengalami peningkatan, yakni tahun 2005 1,79 miliar dolar AS, tahun 2006 naik menjadi 1,81 miliar dolar AS dan meningkat lagi tahun 2007 menjadi 1,96 miliar dolar AS.
Produk-produk itu meliputi meja, kursi, lemari dari rotan, kayu dan bambu. Bahan baku, khususnya rotan, dipasok oleh petani luar Jawa, seperti Sulawesi, Sumatra dan Kalimantan.
“Bahkan, ekspor furnitur menurut Asmindo dalam tahun 2008 ini telah mencapai 2 miliar dolar AS,” katanya dan menambahkan bahwa pertumbuhan ekspor furnitur tersebut tidak terlepas dari penggunaan bahan baku kayu yang legal dan tidak merusak lingkungan, yaitu menebang sesuai kapasitas dan program penanaman kembali.
Ia juga mengatakan bahwa furnitur yang telah mendapatkan sertifikasi ekolabel akan mendapatkan tempat khusus di pameran furnitur dan kerajinan internasional (IFFINA) di Jakarta pada bulan Maret 2009.
Ditegaskannya kembali, bahwa hasil hutan non kayu dari hutan alam berbasis masyarakat yang lestari memiliki potensi tinggi untuk menghasilkan devisa melalui perdagangan karbon, dan salah satu syarat areal hutan dapat diperdagangkan sebagai bahan baku perdagangan karbon adalah hutan yang dikelola secara lestari.
Hutan adat yang dikelola oleh masyarakat adat di beberapa tempat terbukti telah dikelola secara lestari, misalnya hutan adat yang dikelola oleh suku Dayak Iban di Sui (Sungai) Utik, yang hidup di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, yang berbatasan dengan Malaysia.
Masyarakat Dayak Iban Sui Utik hanya memanfaatkan lahan seluas 9.452 hektar untuk memenuhi kebutuhan akan rumah, berburu, bertani, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Sebagai penghasilan mereka memanen karet untuk dijual.
Ia mengemukakan bahwa akhir tahun 2008, masyarakat Dayak Iban Sui Utik telah mendapat sertifikat ekolabel hutan lestari, disaksikan oleh Menhut MS Kaban. ant/fif
Perkembangan Tutupan Hutan Indonesia
Posted on March 19th, 2009 in Press Release
Hutan sebagai satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sudah seharusnya dikelola secara lestari dan berkelanjutan, agar dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Prasyarat menuju pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan, tidak terlepas dari kebutuhan data dan informasi yang lengkap, terpercaya dan terkini.
Salah satu informasi yang dibutuhkan adalah tentang kondisi terkini tutupan hutan dan penggunaan lahan. Informasi ini menjadi landasan untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya hutan, sehingga terwujudnya penyelenggaraan kehutanan yang menjamin kelestarian hutan dan peningkatan kemakmuran rakyat. Tutupan hutan sebagai barometer kondisi hutan terus berkurang, sejalan dengan konversi dan eksploitasi yang telah dilakukan. Pada tahun 2003, Departemen Kehutanan sebagai lembaga penyedia data kehutanan mengatakan tutupan hutan hanya sekitar 94 juta hektar atau sekitar setengah dari total luas lahan di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada tahun 2007 melakukan interpretasi citra Landsat7 ETM+, dengan menggunakan data pemotretan citra satelit tahun 2004 – 2006 yang digeneralisasi menjadi data tahun 2005, menunjukan bahwa tutupan hutan pada seluruh region di Indonesia berkurang menjadi sekitar 83 juta hektar. Walaupun dengan catatan, masih ada sekitar 33 juta hektar yang belum dapat diidentifikasi sebagai hutan maupun non hutan karena areanya tertutup oleh awan.
Kondisi tutupan hutan di pulau Kalimantan dan Papua memiliki kecenderungan menurun dari tahun ke tahun, sedangkan di region lainnya tutupan hutan mengalami penurunan maupun peningkatan luas. Walaupun demikian ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghitungan di atas, seperti besar-kecilnya data yang tidak dapat diolah karena tertutup awan serta perbedaan metode yang digunakan dalam melakukan analisis. Sejauh ini, data hasil interpretasi citra satelit tahun 2003 masih menjadi acuan penghitungan tutupan hutan dan menjadi sumber data resmi yang digunakan di Departemen Kehutanan. Hal ini tidak terlepas dari proses pembaruan data yang dilakukan, yaitu pada setiap tiga tahun sekali. Dengan kondisi data seperti ini maka tingkat akurasian data akan menjadi sebuah pertanyaan, apalagi dengan metode penghitungan yang menggunakan peta skala tinjau (1:250.000) dan menggunakan 23 jenis klasifikasi tutupan hutan dan penggunaan lahan.
Sumber data yang beragam serta perbedaan metode dan klasifikasi, akan menyulitkan penghitungan laju perubahan tutupan hutan setiap tahunnya. Sebagai contoh, analisis FAO (Food and Agricultural Organisation) mengatakan tutupan hutan Indonesia pada tahun 2005 hanya sekitar 88,5 juta hektar atau sekitar 48,8% dari total luas lahan dan 46,5% dari total luas wilayah.
Laju Perubahan Tutupan Hutan Indonesia
Perubahan tutupan hutan yang disebabkan oleh dampak dari kerusakan fungsi hutan dalam skala besar dimulai sejak awal tahun 1970-an, yaitu ketika perusahaan pengusahaan hutan mulai beroperasi. Pada periode tahun 1970 hingga 1990-an, laju kerusakan hutan diperkirakan antara 0,6 sampai 1,2 juta ha per tahun.10 Kemudian, pemetaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan World Bank, mengatakan bahwa laju kerusakan hutan selama periode 1986 – 1997 sekitar 1,7 juta ha per tahun, dan mengalami peningkatan tajam sampai lebih dari 2 juta ha/tahun (FWI/GFW, 2001).
Selama periode 2000 - 2006 telah dipublikasi berbagai versi perkiraan kerusakan hutan Indonesia. Angka dari Departemen Kehutanan adalah 2,83 juta ha per tahun, dalam kurun waktu 1997-2000 (2005). Pada tahun 2007, dalam buku laporan State of the World’s Forests, FAO (Food and Agricultural Organization) menempatkan Indonesia di urutan ke-8 dari sepuluh negara dengan luas hutan alam terbesar di dunia. Dengan laju kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 1,87 juta ha dalam kurun waktu 2000 – 2005, mengakibatkan Indonesia menempati peringkat ke-2 dari sepuluh negara, dengan laju kerusakan tertinggi dunia.
Seperti pemaparan di atas, dengan kenyataan bahwa ketersediaan data yang beragam dan dengan sumber data serta metode yang berbeda-beda, FWI mencoba melakukan penghitungan laju perubahan tutupan hutan dalam kurun waktu 1989 – 2003. Hasil analisis sementara, menunjukkan bahwa tutupan hutan Indonesia telah mengalami perubahan akibat dari penurunan kualitas hutan (degradasi) dan kehilangan tutupan hutan (deforestasi), yang diperkirakan sekitar 4,6 juta ha/tahun. Laju tutupan hutan yang hilang (deforestasi) diperkirakan sekitar 1,99 juta ha/tahun.
Perkembangan industri perkayuan, pemberian ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) pada hutan alam (HA) maupun hutan tanaman (HT), ijin pemanfaatan kayu (IPK), pelepasan kawasan untuk perkebunan dan pertambangan, serta maraknya pembalakan liar (illegal logging) terus mempengaruhi perubahan tutupan hutan yang tersisa di Indonesia. Sistem hukum, politik dan ekonomi yang korup dan tidak transparan, yang menganggap sumber daya alam khususnya sumberdaya hutan sebagai sumber pendapatan dan keuntungan semata, telah memberi kontribusi besar dalam kerusakan hutan Indonesia.
Lembar informasi ini mencoba mengulas secara singkat tentang kinerja para pelaku di sektor kehutanan, seperti industri kehutanan, IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, pertambangan maupun IPK, yang mempengaruhi kondisi tutupan hutan di Indonesia. Untuk data-data yang lebih detail, akan kami sajikan dalam sebuah buku laporan tentang Potret Keadaan Hutan Indonesia (PKHI) jilid II atau yang dikenal dengan State of the Forest Report-Indonesia yang segera terbit tahun depan.
Industri Perkayuan (Industri Hasil Hutan)
Industri perkayuan di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang cepat dan perubahan struktur selama periode 1980-2005. Pertumbuhan industri ini, secara tidak langsung mempengaruhi terjadinya perubahan kondisi hutan yang tersisa. Berdasarkan produksi kayu olahan dari tahun 2000 sampai tahun 2005, produksi industri kayu gergajian dan dan kayu lapis + veneer menurun sangat signifikan, yaitu dari 6,50 juta m3 dan 8,27 juta m3 pada tahun 2000 menjadi 4,33 juta m3 dan 4,67 juta m3 pada tahun 2005.
Produksi kayu gergajian dan kayu lapis + veneer pada periode ini jauh lebih kecil daripada realisasi produksi pada masa puncaknya, yaitu 10.4 juta m3 pada tahun 1989 untuk kayu gergajian dan 9,6 juta m3 pada tahun 1997 untuk kayu lapis + veneer. Sementara itu, produksi pulp mengalami peningkatan dari 4,09 juta ton pada tahun 2000 menjadi 5,47 juta ton pada tahun 2005. Industri pulp telah menjadi industri yang paling banyak mengkonsumsi kayu bulat selama periode 2000-2005. Realisasi penggunaan kapasitas terpasang industri kayu gergajian dan dan kayu lapis + veneer menurun dengan tajam pada periode tahun 2000 sampai tahun 2005, yaitu dari 58,8% dan 87,7% pada tahun 2000 menjadi 41,3% dan 42,1% pada tahun 2005.
Kecenderungan-kecenderungan ini menunjukkan bahwa defisit bahan baku kayu bulat masih terus dihadapi oleh kedua industri meskipun hal kelangkaan bahan baku kayu pada kedua industri tersebut sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1997 (Simangunsong 2004). Sebaliknya yang terjadi pada industri pulp, realisasi penggunaan kapasitas terpasang industri pulp pada periode 2000-2005 terus meningkat dan berkisar 78,2% - 84,8%.
Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Hutan Alam (IUPHHK-HA)
Departemen Kehutanan melaporkan pada tahun 199316, jumlah Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam (IUPHHK-HA/HPH) yang aktif beroperasi adalah 575 unit dengan luas areal 61,70 juta ha. Jumlah IUPHHK-HA ini kemudian menurun dengan drastis menjadi 303 unit dengan luas areal 28,10 juta ha sampai dengan Agustus 2006.
Dengan kata lain, saat ini ada sekitar 33,60 juta ha areal HPH yang notabene merupakan hutan alam, mengalami degradasi ataupun deforestasi. Penurunan jumlah IUPHHK-HA ini terjadi karena semakin rusaknya sumberdaya hutan alam serta terjadinya krisis ekonomi, perubahan politik nasional, dan awal pelaksanaan otonomi daerah Indonesia yang dimulai pada tahun 1997 yang hingga sampai saat ini masih tetap berlangsung.
Sampai Agustus 2006, jumlah IUPHHK-HA yang tidak aktif berjumlah 154 unit dengan luas 17,38 juta ha. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab banyaknya IUPHHK-HA yang tidak aktif beroperasi, yaitu faktor internal yang meliputi: tidak sehatnya perusahaan, kurang profesionalnya sumberdaya manusia, rendahnya komitmen terhadap pengelolaan hutan, sikap menunggu situasi yang kondusif dan pemegang ijin hanya menunggu situasi kondusif; dan faktor eksternal yang mencakup: inkonsistensi dan tidak terintegrasinya aturan pusat dan daerah, belum teratasinya kegiatan illegal logging, dan tidak adanya kepastian berusaha.
Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
Walaupun telah diberikan berbagai kemudahan, tetap saja realisasi penanaman pada areal HTI atau Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) tergolong kecil bila dibandingkan dengan luas kawasan hutan yang telah diberikan pemerintah untuk pembangunan hutan tanaman ini. Perum Perhutani saja telah menguasai sebesar 1,78 juta ha kawasan hutan produksi di seluruh pulau Jawa. Dan saat ini tidak kurang dari 10,2 juta ha kawasan hutan negara terutama di pulau Sumatera dan Kalimantan telah dialokasikan untuk pembangunan hutan tanaman dan dikuasai oleh 248 perusahaan, baik swasta murni maupun patungan.
Dimulai dari tahun 1996, luas dan jumlah IUPHHK - HT mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tetapi peningkatan luas areal ini, belum diikuti oleh peningkatan produktivitas penanaman di areal tersebut. Realisasi penanaman pada tahun 1996 hanya sebesar 50%, dan malah menurun hingga 43% pada tahun 1997, dan hanya tinggal 32% pada tahun 1998. Sedangkan untuk tahun 2006, luas hutan tanaman yang sudah ditanam hanya mencapai 2,88 juta ha dari target 10,2 juta ha sesuai ijin yang dikeluarkan pemerintah.
Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit
Minyak sawit mentah (CPO) saat ini menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia. Akibatnya, kebutuhan pembukaan lahan kelapa sawit dilakukan secara masif. Sumatera dan Kalimantan merupakan wilayah yang menjadi sasaran utama. Dari kurang lebih 5,25 juta ha lahan yang dialokasikan untuk kelapa sawit tahun 2003, sekitar 19 % ada di Kalimantan dan 72% di Sumatera. Namun yang sangat mengejutkan, luas lahan kelapa sawit mengalami lompatan yang amat besar di Kalimantan, yaitu meningkat 1.056% dari 1990 dan 2003. Perluasan areal tanaman ini dimulai sejak investasi asing dibuka kembali pada tahun 1967. Hingga tahun 2005 luas perkebunan ini mencapai 5,59 juta ha. Diperkirakan perluasan perkebunan kelapa sawit masih akan terus dilakukan sampai 13,8 juta ha pada tahun 2020. Dari luas 105.808 ha pada tahun 1967, areal perkebunan kelapa sawit kini berkembang menjadi 5,59 juta ha pada tahun 2005.
Masa kejayaan sektor perkebunan ini dimulai sejak tahun 1990 hingga kini. Sayangnya, masih banyak perusahaan yang hanya tertarik untuk mengambil kayu daripada menanam kelapa sawit pada wilayah konsesinya.25 Menurut beberapa kajian, hampir semua perkebunan kelapa sawit berasal dari kegiatan konversi hutan produksi.26 Dengan prosedur untuk memperoleh lahan hutan yang relatif mudah, maka perusahaan dapat menebang habis serta menjual kayunya dan menjadi satu bisnis sampingan yang cukup menguntungkan,27 di luar keuntungan hasil panen kelapa sawit di masa yang akan datang. Bahkan ada diantaranya yang tidak pernah mempunyai keinginan untuk membangun perkebunan kelapa sawit, tetapi hanya mengejar ijin konversi untuk memperoleh keuntungan dari kayu yang didapatkan dari kegiatan pembukaan lahan (land learing).
Alih Fungsi untuk Pertambangan
Lantas seberapa besar sebenarnya kontribusi pertambangan terhadap kerusakan hutan di Indonesia? Untuk mengetahui hal tersebut kita harus melihat berapa jumlah perijinan pertambangan mineral dan batubara yang ada. Sampai ini, ijin yang dikeluarkan ESDM terdapat sekitar 1.830-an ijin (KK, KP & PKP2B) dengan total luas konsesi sekitar 28,27 juta ha. Dari total jumlah ijin yang dikeluarkan, ada 150 diantaranya berada di kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi dengan luas lebih dari 11 juta ha (data olahan JATAM 2006). Dampak dari kegiatan pertambangan diyakini memiliki daya rusak yang sangat sulit dipulihkan, kerusakan lingkungan, konflik horisontal dan pemiskinan menjadi fakta yang sering kita jumpai di lapangan. Padahal pendapatan negara dari sektor pertambangan tidaklah terlalu signifikan bila dibandingkan kerusakan yang ditimbulkan.
Ancaman alih fungsi kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi datang juga dari pertambangan Minyak & Gas Bumi (MIGAS). Hingga tahun 2006, pemerintah melalui Departemen ESDM sudah mengeluarkan ijin 202 blok migas (Offshore & Onshore)29. Dari jumlah tersebut sebanyak 68 blok (sekitar 1,8 juta ha) bertumpang tindih dengan 45 kawasan konservasi seperti Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya.
Politik dan Tata Kelola Kehutanan
Permasalahan kehutanan dimulai ketika keputusan politik untuk memanfaatkan sumberdaya hutan alam untuk membiayai pembangunan nasional ditetapkan pada tahun 1969 tanpa ada penyiapan pra kondisi yang memadai. Setidaknya terdapat tiga masalah yang penting untuk bisa dicatat, yaitu:
1. Penunjukan kawasan hutan tidak didasarkan atas fakta sosial lapangan yang akurat. Secara legal, penunjukan kawasan hutan didasarkan atas TGHK yang kemudian diperbaharui dengan padu serasi TGHK dan tata ruang di tingkat Propinsi (RTRWP). Legitimasi kawasan hutan dinilai cacat secara hukum agraria akibat rendahnya kinerja pengukuhan kawasan hutan yang hingga kini baru mencapai lebih kurang 10 %, serta lemahnya akomodasi negara terhadap hak-hak masyarakat dan konflik laten vertikal penggunaan lahan aktual antara kabupaten, propinsi dan nasional.
2. Lemahnya kapasitas negara dalam mengelola hutan dan tuntutan kebutuhan akan dana pembangunan pada saat itu telah mendorong kebijakan yang bias pada pengusahaan hutan alam yang akhirnya menyebabkan biaya transaksi yang sangat tinggi, pengabaian hak-hak masyarakat dan tingginya intervensi negara dalam hal teknis pengelolaan hutan. Akibatnya, profesionalisme pengelolaan hutan tidak berkembang, serta kelestarian hutan, khususnya pada hutan produksi, tidak menjadi fokus perhatian dalam implementasi kebijakan kehutanan.
3. Penunjukan kawasan hutan lindung dan hutan konservasi tidak diikuti dengan penyiapan kapasitas pengelola yang memadai di tingkat tapak. Dalam kondisi itu dan dibarengi oleh lemahnya kemantapan kawasan hutan, secara de facto di hutan lindung dan hutan konservasi banyak mengalami kerusakan akibat tingginya konflik sosial dan tindakan haram.
Implikasi permasalahan di atas adalah rendahnya kinerja pengurusan hutan di Indonesia dan bias kerangka pikir para pelaku pembangunan kehutan yang cenderung bersifat technocentris. Resultante penyelenggaraan pengurusan hutan oleh negara, yang dijabarkan menjadi birokrasi, regulasi dan kebijakan pemerintah belum mampu mengarahkan perilaku para aktor pembangunan untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari. Hal ini diperparah dengan adanya keragaman tafsir mengenai pengurusan hutan oleh para pemangku kepentingan. Ketimpangan struktur dan proses, dimana kekuasaan, kewenangan, kerjasama dan konflik diartikulasikan untuk mengendalikan pengambilan keputusan dan penyelesaian keberatan terkait alokasi sumberdaya hutan dan penggunaannya melalui interaksi antar organisasi dan lembaga sosial, baik pemerintah, non pemerintah, formal maupun informal, menggambarkan lemahnya tata kelola kehutanan di Indonesia.
Lemahnya ketersediaan data dan belum adanya keterbukaan, menjadi faktor penting lain yang menyebabkan lemahnya kontrol terhadap pemanfaatan dan pengelolaan hutan selama ini. Dengan kata lain, munculnya tuntutan atas upaya pembaharuan kebijakan kehutanan untuk membenahi unsur keterbukaan dalam pengelolaan hutan melalui penyediaan informasi yang lengkap, terkini dan dapat dipercaya. Informasi tentang kepastian hak dan batas-batas kawasan hutan serta kondisi dan pemanfaatan sumberdaya hutan menjadi kebutuhan dasar bagi para pihak terutama pemerintah untuk menjalankan berbagai bentuk kewenangan penyelenggaraan kehutanan. Kurang lebih, inilah makna dari slogan “Good forest governance needs good forest information”.
Hutan Alam Masih Untuk Industri Kertas
Ditulis oleh Mohammad Djauhari
Konsesi Politik di Sektor Kehutanan
Hingga tahun 2009, Pemerintah menyediakan kawasan hutan dan hutan seluas 5 juta hektar untuk perluasan dan penyediaan bahan baku kertas atau Hutan Tanaman Industri (HTI). Adanya kenyataan Pemerintah masih memperbolehkan penyediaan bahan baku kertas dari hutan alam hingga 2014, dapat dikatakan sebagai tindakan rasional, karena hampir 30 tahun terakhir belakangan industri kertas mengalami over kapasitas.
Kartodiharjo (2000) menyebutkan, industri kehutanan baik kayu lapis maupun pulp dan kertas sebagian besar bahan bakunya masih dipasok dari hutan alam. Bila berkaca kepada perkembangan mutakhir, kawasan hutan yang arealnya masih berupa tegakan kayu sudah tinggal 72 juta hektar, penyediaan bahan baku kertas dari hutan alam dimaksud adalah hutan alam yang berfungsi sebagai lindung dan konservasi. Karena hutan yang tersisa adalah kawasan lindung dan kawasan konservasi.
Selain itu, Pemerintah sebenarnya dibenturkan pada kenyataan salah mengambil kebijakan pelepasan kawasan hutan. Departemen Pertanian (2008) menyebutkan, pada tahun 2007 Kehutanan telah melepaskan kawasan hutan untuk revitalisasi pertanian seluas 4 juta ha lebih, 50%-nya untuk perluasan perkebunan sawit. Kenyataan di lapangan, baik di Riau, Sumatera Selatan, Jambi dan beberapa daerah di Kalimantan, penyediaan kawasan hutan dan hutan menjadi sumber perebutan ijin antara perusahaan (HTI) dan perusahaan perkebunan sawit. Sawit Watch (2008) memperkuat pernyataan ini, sudah terjadi peningkatan perluasan perkebunan sawit seluas 7,4 juta ha dalam rentang waktu 2006-2008 di seluruh Indonesia.
Sejak krisis kehutanan mengalami puncaknya, penebangan liar yang membuncah, yang menyebabkan peningkatan deforestasi hingga 3,4 juta pertahun (1997-2004) dan Pulau Sumatera mengalami perluasan perkebunan sawit besar-besaran (semisal program sejuta hektar sawitisasi Pemda Jambi, 2005), oreintasi penyediaan bahan baku kertas dialihkan ke Pulau Kalimantan. Pengalihan orientasi tersebut, pada perkembangannya mengalami benturan yang sama, Pulau Kalimantan menjadi konsentrasi perluasan perkebunan sawit, semisal dibukanya 3 juta hektar kawasan hutan dan hutan untuk perkebunan sawit sekalipun terbengkalai, hanya 300 ha yang ditanami sawit (Kompas, 2007).
Kritik WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) baru-baru ini, tindakan Kehutanan yang masih memperbolehkan industri kertas mendapat pasokan bahan baku dari hutan alam adalah tidak rasional, belum tepat. Justru tindakan pemerintah ini sangat rasional dalam kondisi untuk semakin memojokkan dirinya yang telah salah langkah sedari awal. Dalam berbagai keputusan pelepasan kawasan hutan baik untuk ijin hutan tanaman industri maupun perkebunan sawit harus mempertimbangkan kelayakan pelestarian hutan sesuai dengan Pembangunan Berkelanjutan.
Dalam penyelenggaran pertemuan terbatas pemerintah Indonesia dengan Finlandia, ditengarai ada perjanjian untuk pengembangan hutan tanaman berbasis masyarakat (Community Based Forest Plantations) yang dananya diisukan mencapai 1,8 trilliun rupiah. Serta pada akhir 2006, pemerintah akan menerapkan program HTR (hutan tanaman rakyat) seluas 9 juta hektar untuk masyarakat miskin yang pada 2009 ini akan segera diimplementasikan. Apakah keduanya ini bukan pilihan tepat untuk mengatasi over kapasitas industri kertas di Indonesia?
Atau pernyataan Pemerintah yang masih memperbolehkan hutan alam sebagai sumber bahan baku kertas sebagai rasionalisasi politik menjelang Pemilu 2009? Bisa jadi ini benar, bila kita berkaca kepada Pemilu 2004, dimana kebijakan kehutanan menjadi indikator sebagai sektor yang menjadi sumber penggalangan dana-dana kampanye partai peserta Pemilu. Lahirnya Perpu No.1 tahun 2004 tentang Pembukaan Kawasan Konservasi untuk Pertambangan ditengarai sebagai hasil "konsesi politik" partai tertentu dengan Pemerintah.
Forest for People, Climate will be Going Normally
Ditulis oleh Administrator
SHK petition for COP 14, Poznan
Indonesia has propose to give compensation to anyone who willing and establish to manage and protect the forest through emission reduction from deforestation and land degradation, or in other words "carbon trade", nowadays it becomes a national issue. It trigger stakeholders to prepare a structure and infrastructure, so that the scheme of global warming reduction filled with voluntary and market based economy mechanisms from the world's environmental services could be implemented. One thing for sure, it will trigger "a new forestry policies".
An important notes about this condition, it sometimes deny the basic principles of Indonesia's Forestry, especially for its community based (local or traditional management and tenurial status right. From 143 million ha of Forest and Forest Area claimed as a State Forest filled with tenurial conflict. Meanwhile, we must not forget that over 80 million of Indonesia people still reside and owe their life existence from the existence of the forest.
KpSHK (Consortium for supporting Community Based Forest System Management) and all of SHK (Community based Forest management) participant together with every civil society components "invoke" a petition, that will play it roles as a pledge and a insinuation to the world to fight a right for a democratization of Indonesia's Forest management and also for a world's climate justice. This petition will inquire every stake holder to:
Will placed a local (traditional) community as a main subject of forest management in Indonesia.
Will supported a legal recognition for a management and ownership's right of a forest area by local (traditional) community.
Will put any national and international initiative considering with the effort of global warming reduction or obstruct a climate change from the ecological benefit of forest for a local (traditional) community's prosperity.
Together, side by side participate as a control system for the implementation of national and international initiative for global warming reduction or a climate change, so that it will not mystified based only for its economical priorities, and
Will expect an industrial country to reduce an energy consumption, which material came from the forest and forest area in Indonesia.
This "Forest for People" petition made for a greater hope that the climate will be going normally. And it will become an insinuation for people all over the world to strengthen "Forest for People" so a climate justice will be established.
Supported by:
SHK Community and Participant in 5 Big Islands of Indonesia
KpSHK-Bogor
Masyarakat Adat Tawana, Kecamatan Ulu Bongka, Kabupaten Touna
Pripinsi Sulteng
Komunitas Taragahar Tajomosan, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sika, Propinsi NTT
Komunitas Aceh Rayeuk, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, Propinsi NAD
Komunitas Rinjani, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi NTB
Komunitas Semende Marga Ulunosal, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Propinsi Bengkulu
Komunitas Meratus, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Propinsi Kal Sel
Komunitas Rongkong, Kecamatan Limbong, Kabupaten Luwu Utara, Propinsi Sul Sel
Komunitas Masyarakat Adat Hoto', Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Propinsi Sul Sel
Komunitas Erdas, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalteng
Komunitas Gunung Betung, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Bandar Lampung
Komunitas KTHR Sekar Pijer, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi DI Yogyakarta
Komunitas DAS Tondano, Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara
Komunitas Rengganis, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur
Komunitas Cirewed, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat
Komunitas Dayak Kutai Barat, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur
Komunitas Masyarakat Adat Lodang, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Propinsi Sul Sel
Komunitas Rawa Taman Mahap, Menterap, Skadau, Kalimantan Barat
Komunitas Adat Talang Mamak, Riau
Redam Konflik, Selamatkan Hutan Rakyat
Ditulis oleh Mohammad Djauhari
Hutan Indonesia semakin tahun semakin berkurang. Hutan Indonesia sekarang ditengarai tinggal 72 juta hektar yang berupa tegakan pohon. Dalam kurun waktu tidak lebih kurang 10 tahun, laju deforestasi pertahun meningkat dari 1,8 juta hektar pertahun menjadi 3,2 juta hektar pertahun (puncak deforestasi terjadi pada periode 2000-2005), sehingga luas kawasan hutan seluas 143 juta hektar pada 1997 kini berkurang sebanyak 71 juta hektar.
Hal tersebut terjadi diakibatkan oleh laju investasi dan regulasi di sektor kehutanan yang mengabaikan keseimbangan ekologi (harmonisasi manusia-alam). Investasi sektor kehutanan (HPH-Hak Pengusahaan Hutan dan HTI-Hutan Tanaman Industri) serta alih fungsi lahan hutan (konsesi dan konversi) kepada sektor perkebunan dan pertambangan.
Investasi untuk HTI
Revitalisasi kehutanan yang dicanangkan Pemerintah sejak 2004 bertumpu kepada pemulihan industri kehutanan terutama pengembangan HTI (hutan tanaman industri) yang mendukung industri Pulp-Paper. Over kapasitas industri kertas telah menyebabkan setengah bahan baku kertas dipasok dari hutan alam, untuk memenuhi permintaan pasar yang cukup tinggi (China dan Amerika).
Pengembangan HTI yang mendukung Pulp-Paper dengan target capaian seluas 3,57 juta hektar pada 2006 telah memunculkan investasi senilai 18 milliar dollar Amerika (Lutoifi, 2008). Sementara untuk periode 2004-2009 Pemerintah menargetkan 5 juta hektar untuk pengembangan HTI. Artinya, hingga akhir 2009 Pemerintah masih membuka peluang investasi bagi pembukaan HTI baru. Dan ini belum ditambah dengan nilai investasi di sektor perkebunan dan pertambangan.
Regulasi Perkuat Investasi
Selain investasi , regulasi Pemerintah di sektor kehutanan cukup signifikan dalam mempercepat deforestasi (alih fungsi lahan). Keputusan Pemerintah No.41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.1 tahun 2004 telah memberikan peluang baru dibukanya hutan untuk konsesi pertambangan di kawasan hutan (lindung) tercatat ada 13 perusahaan pertambangan yang sudah beroperasi di 12 propinsi hingga kini.
Pada Maret 2008, kembali pemerintah mengeluarkan Pertaruran Pemerintah No.2 tentang Penerimaan Nasional Bukan Pajak (PNBP) dari pemanfaatan kawasan hutan untuk penggunaan lain (versi Pemerintah, PP ini untuk 13 perusahaan yang mendapat ijin konsesi menurut Kepres N0.41/2004) dan Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2008 (revisi dari PP No.6 tahun 2007) tentang Penyusunan dan Perencanaan Pengelolaan Kawasan Hutan (implementasi dari sistem blok atau KPH-Kesatuan Pengelolaan Hutan).
Regulasi kebijakan Pemerintah tersebut bertujuan untuk meningkatkan investasi di sektor kehutanan (industri) sesuai tujuan revitalisasi (kepentingan pemerintah pusat). Sekalipun PP No.3 tahun 2008 tidak mendapat respon publik sedahsyat PP. No.2 yang memunculkan polemik para pihak (pusat, daerah dan masyarakat sipil, bahkan asosiasi gubernur se-Kalimantan menolak PP No.2 tersebut), PP No.3 tampak memiliki tujuan lain dari Dephut. Dengan mempersiapkan sekitar 5.000 tenaga kehutanan yang akan ditempatkan di KPH-KPH di tingkat Kabupaten, Departemen Kehutanan akan "mengambil alih" kembali kewewenangnya atas kehutanan daerah (dinas) seperti sedia kala, saat masih pengelolaan kawasan hutan terpusat lewat Kanwil-kantor wilayah.
Dengan demikian, investasi (asing) lebih mudah mendapatkan jalan implementasinya melalui Pusat. Pelaksanaan otonomi daerah menuai gambaran (citra) buruk. Banyak daerah yang "gagap" (tidak siap) menjalankan otonomi. Sehingga pada akhirnya otonomi daerah di sektor kehutanan membuat investor ragu melakukan investasi.
Belum lagi dampak disahkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) beberapa waktu lalu oleh pemerintah. Dalam salah satu pejelasan, investasi atau modal asing dapat dijalankan hingga mencapai masa kontrak seratus tahunan.
(SHK) Resistensi terhadap Kehutanan Negara
Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) adalah penyebutan (naming) bagi beranekaragamnya sistem pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat (adat dan lokal) yang ada di Indonesia. SHK sebagai "konsep dan model tanding" bagi kehutanan negara membawa misi devolusi atau mendorong terjadinya demokratisasi pengelolaan sumberdaya hutan. Masyarakat didorong sebagai pelaku utama dalam pengelolaan kawasan hutan.
Upaya mempertahankan keberadaan dan perluasan SHK (gerakan pendukung SHK) dalam berbagai pendekatan seperti: promosi; advokasi kebijakan; pengembangan dan penguatan komoditas hutan non kayu; pembentukan jalur pedagangan alternatif non-kayu; dan mendorong pengakuan hak kelola, SHK telah memunculkan resistensi terhadap konsep dan praktek kehutanan negara terutama terhadap praktek kehutanan negara seperti HPH, HTI, Konservasi dan Perkebunan Besar serta model derivativenya (HPH Bina Desa, Perbedayaan Masyarakat Desa Hutan, Koperasi Hutan, Hutan Tanaman Industri Rakyat, dll).
Resistensi SHK semakin lama kian melemah. Ini diakibatkan oleh berbagai proses pendekatan menuju pengakuannya (rekognisi hukum) "terhegemoni" oleh pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah semisal Kehutanan Sosial, PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) dan Hutan Kemasyarakatan (HKM). Selain itu keberadaan SHK juga mendapat serbuan jenis-jenis peruntukkan kehutanan lainnya (perluasan perkebunan kelapa sawit, konsesi pertambangan baru, dan perluasan kawasan konservasi).
Kontrak Sosial, Solusi Konflik Kawasan
Konflik kawasan terjadi akibat benturan antara investasi, regulasi dan resistensi. Benturan dari ketiganya membawa konsekuensi buruk baik dilihat dari sisi sosial maupun lingkungan.
Sisi sosial, konflik kawasan semakin memiskinkan komunitas di sekitar dan dalam kawasan hutan yang sangat bergantung terhadap keberadaan hutan. 48,8 juta penduduk Indonesia berada di sekitar dan dalam kawasan hutan, 10, 2 juta-nya dalam keadaan miskin (Brown via Cifor, 2006).
Sisi lingkungan, konflik kawasan telah menimbulkan kerusakan lahan dan berkurangnya luasan hutan. Selama satu dekade hutan Indonesia mengalami deforestasi rata-rata 2,8 juta hektar pertahun (Lutoifi, 2008).
Resolusi atas konflik kawasan bukan tidak pernah dilakukan oleh berbagai pihak. Beberapa model pendekatan yang bersifat programatik (pilot project) semisal ACM (adative collaborative management)-Cifor, Manajemen Kolaborasi-Latin, Program Kehutanan Multipihak -Departemen Kehutanan/DFID, Desa Konservasi -RMI, Hutan Konservasi Adat -WWF, dll sudah pernah dilakukan. Upaya-upaya resolusi ini tidak optimal, regulasi dan investasi mendominasi kepentingan resistensi (sistem-sistem kelola kawasan yang belum pernah mendapat rekognisi), serta tidak adanya komitmen yang kuat dari para pihak terutama pemangku kepentingan regulasi dan investasi untuk menjalankan kesepakatan-kesepakatan bersama yang telah dibangun.
Konflik kawasan dapat dipandang positif jika penyelesaiannya berpegangan teguh kepada tekanan (good forest governance, good corporate governance, dan sustainable development) dan aturan-aturan (Ecosob, Duham dll) Internasional. Pemangku regulasi dan investasi memiliki modal sosial (Community Development, Corporate Social Responsibility) yang dapat mendorong adanya jaminan pengakuan hukum/kebijakan (kontrak sosial atau perjanjian) bagi keberadaan pemangku resistensi.
Investasi Sosial Bersama (joint social investment) melalui perjanjian (kontrak sosial) antarpihak dalam menyelamatkan kawasan hutan terutama bagi keberadaan SHK sebagai model dan sistem kelola hutan yang khas Indonesia adalah jalan tengah.
REDD, Kompensasi Pengamanan Hutan?
Ditulis oleh tJong Paniti
"Kompensasi" atau penggantian kerugian dengan uang selalu menjadi jalan akhir dari penyelesaian persoalan atau kemelut antarpihak dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Bentuk-bentuk pendekatan semisal, community development (CD), Corporate Social Responsibilty (CSR), dan Jasa Lingkungan Hidup dan Sosial lainnya adalah bentuk-bentuk kompensasi dari pembangunan sumberdaya hutan (alam) di Indonesia.
REDD, reduced emission from deforestation and degradation yang baru-baru ini gencar dimunculkan ke dalam wacana publik internasional (Pertemuan Perubahan Iklim PBB di Bali pada akhir tahun lalu) dapat dipandang sebagai bentuk pendekatan "kompensasi" baru dalam pembangunan kehutanan di dunia, utamanya di negara-negara ketiga yang masih memiliki kawasan hutan yang luas seperti Indonesia.
"Kompensasi" pada galibnya (konseptual) bertujuan sebagai "penyimbang" (harmonisasi) dari proses-proses pembangunan yang berdampak buruk terhadap lingkungan hidup (sosial). Dengan semangat harmonisasi, "kompensasi" dalam berbagai bentuk program pemberdayaan masyarakat menjadi alat justifikasi pembangunan yang ramah lingkungan dan sosial serta menjujung tinggi keadilan lingkungan dan sosial. Hal ini, sekaligus sebagai penyesuaian Pembangunan Indonesia dengan pembangunan dunia yang pada tahun 1972 mulai digencarkan Program Pembangunan Berwawasan Lingkungan.
Namun praktek puluhan tahun dari bentuk-bentuk kompensasi pembangunan sumberdaya hutan atau alam (CD, CSR, Jasa Lingkungan, Pemberdayaan Desa dan Masyarakat Sekitar Hutan) sedari 1967 tidak bisa memunculkan harmonisasi pembangunan. Pembangunan sektor kehutanan, perkebunan, pertanian dan pertambangan yang menggunakan kawasan hutan sebagai asset utamanya (penyediaan lahan dan produk) melalui konsesi dan konversi yang ijin hak pengusahaannya diberikan kepada swasta nasional dan asing (HPH, HTI, Kontrak Karya Pertambangan, PIR Transmigrasi, dll) tidak bisa membendung dampak kerusakan hutan, konflik perusahaan-masyarakat dengan alat-alat kompensasi tadi.
Praktek dari alat-alat kompensasi cenderung menggunakan penggantian kerugian (materiil atau uang) kepada pihak yang dianggap sebagai korban pembangunan (masyarakat sekitar). Sebut saja kasus-kasus besar di sektor pertambangan semisal, PT. KEM di Kalimantan Timur, PT. Freeport Indonesia di Papua, PT. Indorayon di Sumatera Utara, Proyek Lahan Gambut di Kalimantan Tengah, dan lain-lain ditengarai berakhir dengan adanya tuntutan ganti kerugian dalam bentuk materiil (uang).
Lalu, bagaimana dengan REDD? REDD sebagai skema "kompensasi" bagi sektor kehutanan sebagai dampak kesepakatan dunia untuk mempertahankan hutan sebagai areal penyerapan karbon yang sekaligus sebagai sumber pengeluaran emisi (kebakaran hutan dan lahan) tidak akan sekuat alat-alat kompensasi lainnya (CD dan CSR). CD dan CSR dijalankan dan menjadi tanggungjawab-tanggunggugat swasta, sedang REDD belum jelas akan dijalankan oleh siapa dalam pembangunan kehutanan di Indonesia.
Yang jelas, selama REDD akan dijalankan dengan semangat kesukarelawanan semua pihak pemangku kehutanan dan mengunggulkan kekuatan nilai penggantian kerugian atau uang, kita jangan terlalu banyak berharap hutan Indonesia masih utuh. Apalagi, investasi di sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan saat ini cenderung meningkatkan alih fungsi kawasan hutan (konversi dan konsesi) sebagai dampak Politik-Ekonomi Energi Dunia. REDD, kompensasi pengamanan hutan? Sepertinya perlu diamati jeli, kalau REDD jalan lain untuk menghabiskan hutan Indonesia!
for everyone
Ternyata tidak banyak orang yang faham definisi global warming yang sebenarnya. Lalu, apa definisi global warming itu? Global warming adalah peningkatan suhu di dalam atmosfir bumi disebabkan oleh emisi Gas Rumah Kaca (terutama CO2) yang tertahan di stratosfer yang kemudian menghalangi pemantulan kembali radiasi sinar matahari dari bumi ke luar angkasa.
Secara alami, bumi hanya menyerap sebagian kecil radiasi sinar matahari yang masuk ke atmosfir, kemudian sebagian besar akan dipantulkan lagi keluar angkasa. Namun, karena adanya Gas Rumah Kaca di lapisan stratosfer, radiasi tersebut tidak dapat keluar dari atmosfer bumi, bahkan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Sehingga suhu di dalam atmosfer bumi menjadi lebih panas.
Go Green Indonesia
Apa itu Go Green Indonesia ?
Go Green Indonesia adalah sebuah blog yang isinya lebih memfokuskan kepada bahaya Pemanasan Global yang kini menjadi isu hangat di kalangan masyarakat.
Sejak kapan Go Green Indonesia ada?
Go Green Indonesia dibentuk pada 8 Februari 2008 oleh dua remaja Indonesia; Lalla Pratami (yang saat itu berumur 18 tahun) dan Melinda (yang saat itu berumur 15 tahun). Dengan semangat untuk menghijaukan Indonesia, mereka berinisiatif untuk menyebarkan bahaya ini dan mengingatkan manusia khususnya masyarakat Indonesia.
Mengapa Go Green Indonesia?
Agar lebih mudah diingat dan tujuan yang ingin disampaikan oleh Lalla dan Melinda jelas : menghijaukan Indonesia. Tiga kata itu juga membawa hawa semangat saat mengucapkannya sehingga mampu memberikan energi positif tersendiri saat mengucapkan ‘Go Green Indonesia!’.
Siapa saja yang terlibat dalam Go Green Indonesia?
Ada sekitar 300 orang yang ikut ‘daftar’ dalam Go Green Indonesia lewat email, dan lebih dari 10.000 orang yang join dalam cause Go Green Indonesia di facebook. Dalam ‘urusan dapur’ Go Green Indonesia, hanya dua orang yang terlibat dengan tugasnya masing-masing. Lalla Pratami, lebih mengkhususkan untuk mengurusi setiap email yang masuk, termasuk pendaftaran, pengiriman artikel, maupun beberapa pertanyaan, desain blog, juga mengurusi cause Go Green Indonesia di facebook. Melinda, mengurusi publikasi, menulis artikel, juga friendster Go Green Indonesia.
Dimana bisa menemukan Go Green Indonesia?
Blog kami bisa dibuka di sini, cause di facebook bisa dibuka di sini serta friendster kami bisa diadd di sini.
Tujuan Go Green Indonesia
- Menghijaukan Indonesia
- Menyebarluaskan masalah pemanasan global ke seluruh Indonesia
- Meningkatkan antusias masyarakat Indonesia tentang isu pemanasan global
- Mengajak semua masyarakat Indonesia untuk hidup lebih hijau
Program Kerja Go Green Indonesia
Di tahun pertamanya ini, Go Green Indonesia belum memiliki acara yang diselenggarakan secara indie dikarenakan satu dan lain hal. Tahun ini kami hanya memfokuskan dalam artikel di blog dan penyebaran blog ini kepada masyarakat Indonesia. Semoga di tahun berikutnya kami bisa mengadakan acara yang bertema ’hijau’ sehingga masyarakat yang sadar akan bahaya Global Warming akan semakin banyak.
Berafiliasi dengan Go Green Indonesia
Beberapa pihak sudah sempat kami ajak dan mengajak kami untuk berafiliasi. Ada yang menerima, ataupun tidak mengirim balasan atas ajakan afiliasi kami. Pihak yang berafiliasi dengan Go Green Indonesia akan dipasang banner-nya di blog Go Green Indonesia pada bagian ’Our Partners’ sehingga orang pun bisa mengetahui bahwa pihak yang berafiliasi dengan kami juga peduli dengan masalah pemanasan global ini. Juga tidak menutup kemungkinan pengunjung Go Green Indonesia akan me-link url dari pihak yang berafiliasi sehingga juga mampu menyebarkan situs dari pihak yang berafiliasi dengan Go Green Indonesia.
Global Warming
Global warming is an average increase in the earth’s overall temperature. Increased temperatures affect climate and human dependence on earth’s resources. The enormous increase in greenhouse gasses (GHGs) since the beginning of the industrial age is believed to be the causation of increasing global warming. Without a global effort to quickly reverse the trend, the potential for food shortages, wars over water, and displaced habitats is, unfortunately, not only possible, but likely.
PERKEMBANGAN HUTAN TAHUN 2009
LEI : Kebangkitan Industri Kehutanan tak Harus Habiskan Hutan Alam
Bogor, 5/2 (Republika): Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), organisasi berbasis konstituen (CBO) yang mempunyai misi untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari di Indonesia, menyatakan bahwa untuk mendorong kebangkitan industri kehutanan tidak harus dengan menghabiskan sumber daya hutan alam.
“Jadi, pemerintah perlu melihat alternatif lain dari hutan tanaman rakyat dan hasil hutan non kayu. Salah satunya adalah karbon. Hasil hutan non kayu dari hutan alam berbasis masyarakat yang lestari memiliki potensi tinggi untuk menghasilkan devisa melalui perdagangan karbon,” kata Manajer Komunikasi dan Advokasi LEI, Indra S Dewi, di Bogor, Jawa Barat, Kamis pagi.
Ia mengemukakan hal itu kepada ANTARA sehubungan dengan Kongres CBO II LEI yang akan diselenggarakan di Bogor pada hari Jumat (6/2).
Kongres yang dijadwalkan dibuka Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban itu juga dirangkaikan dengan seminar sehari atas kerjasama LEI dengan Forest Watch Indonesia (FWI) dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).
Tema yang dibahas adalah “Menemukenali Pilihan-Pilihan Hukum bagi Pengelolaan Hutan Lestari berbasis Masyarakat”, menghadirkan sejumlah pakar kehutanan, kalangan industri, LSM, masyarakat dan pemangku-kepentingan kehutanan lainnya, dari seluruh Indonesia.
Dikemukakannya, bahwa berbagai strategi pemerintah untuk menyelamatkan industri kehutanan yang sedang terpuruk kelihatannya belum menampakkan hasil yang menggembirakan.
Kondisi itu terbukti dari luasan hutan alam semakin berkurang, jumlah pemilik konsesi hutan alam yang terus menurun, dan hingga tahun 2008 tinggal 312 unit. Namun, kata dia, tampaknya pemerintah masih fokus bertumpu pada hasil hutan kayu.
Kenyataan ini, ditambah dengan kebijakan Menhut baru-baru ini yang menyatakan bahwa batas konversi hutan alam menjadi hutan tanaman dapat diperpanjang dari tahun 2009 menjadi 2014 untuk mendukung industri pulp dan kertas.
“Pemerintah tampak kehabisan pilihan untuk membangkitkan industri kehutanan,” katanya.
Untuk itulah, katanya, kunci bangkitnya industri kehutanan Indonesia adalah keharusan akan adanya pengakuan hukum Hutan Berbasis Masyarakat.
“Hutan yang ditanam oleh masyarakat berupa hutan rakyat sekarang malah menjadi primadona penyokong industri perkayuan di pulau Jawa,” katanya.
Menjadi andalan
Menurut dia, industri furnitur yang mengandalkan kayu dari hutan rakyat kini mengalami perkembangan ekspor menggembirakan di tiga tahun terakhir.
Ia merujuk pada data ekspor Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) yang selama tiga tahun berturut-turut (2005 sampai 2007) terus mengalami peningkatan, yakni tahun 2005 1,79 miliar dolar AS, tahun 2006 naik menjadi 1,81 miliar dolar AS dan meningkat lagi tahun 2007 menjadi 1,96 miliar dolar AS.
Produk-produk itu meliputi meja, kursi, lemari dari rotan, kayu dan bambu. Bahan baku, khususnya rotan, dipasok oleh petani luar Jawa, seperti Sulawesi, Sumatra dan Kalimantan.
“Bahkan, ekspor furnitur menurut Asmindo dalam tahun 2008 ini telah mencapai 2 miliar dolar AS,” katanya dan menambahkan bahwa pertumbuhan ekspor furnitur tersebut tidak terlepas dari penggunaan bahan baku kayu yang legal dan tidak merusak lingkungan, yaitu menebang sesuai kapasitas dan program penanaman kembali.
Ia juga mengatakan bahwa furnitur yang telah mendapatkan sertifikasi ekolabel akan mendapatkan tempat khusus di pameran furnitur dan kerajinan internasional (IFFINA) di Jakarta pada bulan Maret 2009.
Ditegaskannya kembali, bahwa hasil hutan non kayu dari hutan alam berbasis masyarakat yang lestari memiliki potensi tinggi untuk menghasilkan devisa melalui perdagangan karbon, dan salah satu syarat areal hutan dapat diperdagangkan sebagai bahan baku perdagangan karbon adalah hutan yang dikelola secara lestari.
Hutan adat yang dikelola oleh masyarakat adat di beberapa tempat terbukti telah dikelola secara lestari, misalnya hutan adat yang dikelola oleh suku Dayak Iban di Sui (Sungai) Utik, yang hidup di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, yang berbatasan dengan Malaysia.
Masyarakat Dayak Iban Sui Utik hanya memanfaatkan lahan seluas 9.452 hektar untuk memenuhi kebutuhan akan rumah, berburu, bertani, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Sebagai penghasilan mereka memanen karet untuk dijual.
Ia mengemukakan bahwa akhir tahun 2008, masyarakat Dayak Iban Sui Utik telah mendapat sertifikat ekolabel hutan lestari, disaksikan oleh Menhut MS Kaban. ant/fif
Perkembangan Tutupan Hutan Indonesia
Posted on March 19th, 2009 in Press Release
Hutan sebagai satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sudah seharusnya dikelola secara lestari dan berkelanjutan, agar dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Prasyarat menuju pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan, tidak terlepas dari kebutuhan data dan informasi yang lengkap, terpercaya dan terkini.
Salah satu informasi yang dibutuhkan adalah tentang kondisi terkini tutupan hutan dan penggunaan lahan. Informasi ini menjadi landasan untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya hutan, sehingga terwujudnya penyelenggaraan kehutanan yang menjamin kelestarian hutan dan peningkatan kemakmuran rakyat. Tutupan hutan sebagai barometer kondisi hutan terus berkurang, sejalan dengan konversi dan eksploitasi yang telah dilakukan. Pada tahun 2003, Departemen Kehutanan sebagai lembaga penyedia data kehutanan mengatakan tutupan hutan hanya sekitar 94 juta hektar atau sekitar setengah dari total luas lahan di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada tahun 2007 melakukan interpretasi citra Landsat7 ETM+, dengan menggunakan data pemotretan citra satelit tahun 2004 – 2006 yang digeneralisasi menjadi data tahun 2005, menunjukan bahwa tutupan hutan pada seluruh region di Indonesia berkurang menjadi sekitar 83 juta hektar. Walaupun dengan catatan, masih ada sekitar 33 juta hektar yang belum dapat diidentifikasi sebagai hutan maupun non hutan karena areanya tertutup oleh awan.
Kondisi tutupan hutan di pulau Kalimantan dan Papua memiliki kecenderungan menurun dari tahun ke tahun, sedangkan di region lainnya tutupan hutan mengalami penurunan maupun peningkatan luas. Walaupun demikian ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghitungan di atas, seperti besar-kecilnya data yang tidak dapat diolah karena tertutup awan serta perbedaan metode yang digunakan dalam melakukan analisis. Sejauh ini, data hasil interpretasi citra satelit tahun 2003 masih menjadi acuan penghitungan tutupan hutan dan menjadi sumber data resmi yang digunakan di Departemen Kehutanan. Hal ini tidak terlepas dari proses pembaruan data yang dilakukan, yaitu pada setiap tiga tahun sekali. Dengan kondisi data seperti ini maka tingkat akurasian data akan menjadi sebuah pertanyaan, apalagi dengan metode penghitungan yang menggunakan peta skala tinjau (1:250.000) dan menggunakan 23 jenis klasifikasi tutupan hutan dan penggunaan lahan.
Sumber data yang beragam serta perbedaan metode dan klasifikasi, akan menyulitkan penghitungan laju perubahan tutupan hutan setiap tahunnya. Sebagai contoh, analisis FAO (Food and Agricultural Organisation) mengatakan tutupan hutan Indonesia pada tahun 2005 hanya sekitar 88,5 juta hektar atau sekitar 48,8% dari total luas lahan dan 46,5% dari total luas wilayah.
Laju Perubahan Tutupan Hutan Indonesia
Perubahan tutupan hutan yang disebabkan oleh dampak dari kerusakan fungsi hutan dalam skala besar dimulai sejak awal tahun 1970-an, yaitu ketika perusahaan pengusahaan hutan mulai beroperasi. Pada periode tahun 1970 hingga 1990-an, laju kerusakan hutan diperkirakan antara 0,6 sampai 1,2 juta ha per tahun.10 Kemudian, pemetaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan World Bank, mengatakan bahwa laju kerusakan hutan selama periode 1986 – 1997 sekitar 1,7 juta ha per tahun, dan mengalami peningkatan tajam sampai lebih dari 2 juta ha/tahun (FWI/GFW, 2001).
Selama periode 2000 - 2006 telah dipublikasi berbagai versi perkiraan kerusakan hutan Indonesia. Angka dari Departemen Kehutanan adalah 2,83 juta ha per tahun, dalam kurun waktu 1997-2000 (2005). Pada tahun 2007, dalam buku laporan State of the World’s Forests, FAO (Food and Agricultural Organization) menempatkan Indonesia di urutan ke-8 dari sepuluh negara dengan luas hutan alam terbesar di dunia. Dengan laju kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 1,87 juta ha dalam kurun waktu 2000 – 2005, mengakibatkan Indonesia menempati peringkat ke-2 dari sepuluh negara, dengan laju kerusakan tertinggi dunia.
Seperti pemaparan di atas, dengan kenyataan bahwa ketersediaan data yang beragam dan dengan sumber data serta metode yang berbeda-beda, FWI mencoba melakukan penghitungan laju perubahan tutupan hutan dalam kurun waktu 1989 – 2003. Hasil analisis sementara, menunjukkan bahwa tutupan hutan Indonesia telah mengalami perubahan akibat dari penurunan kualitas hutan (degradasi) dan kehilangan tutupan hutan (deforestasi), yang diperkirakan sekitar 4,6 juta ha/tahun. Laju tutupan hutan yang hilang (deforestasi) diperkirakan sekitar 1,99 juta ha/tahun.
Perkembangan industri perkayuan, pemberian ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) pada hutan alam (HA) maupun hutan tanaman (HT), ijin pemanfaatan kayu (IPK), pelepasan kawasan untuk perkebunan dan pertambangan, serta maraknya pembalakan liar (illegal logging) terus mempengaruhi perubahan tutupan hutan yang tersisa di Indonesia. Sistem hukum, politik dan ekonomi yang korup dan tidak transparan, yang menganggap sumber daya alam khususnya sumberdaya hutan sebagai sumber pendapatan dan keuntungan semata, telah memberi kontribusi besar dalam kerusakan hutan Indonesia.
Lembar informasi ini mencoba mengulas secara singkat tentang kinerja para pelaku di sektor kehutanan, seperti industri kehutanan, IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, pertambangan maupun IPK, yang mempengaruhi kondisi tutupan hutan di Indonesia. Untuk data-data yang lebih detail, akan kami sajikan dalam sebuah buku laporan tentang Potret Keadaan Hutan Indonesia (PKHI) jilid II atau yang dikenal dengan State of the Forest Report-Indonesia yang segera terbit tahun depan.
Industri Perkayuan (Industri Hasil Hutan)
Industri perkayuan di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang cepat dan perubahan struktur selama periode 1980-2005. Pertumbuhan industri ini, secara tidak langsung mempengaruhi terjadinya perubahan kondisi hutan yang tersisa. Berdasarkan produksi kayu olahan dari tahun 2000 sampai tahun 2005, produksi industri kayu gergajian dan dan kayu lapis + veneer menurun sangat signifikan, yaitu dari 6,50 juta m3 dan 8,27 juta m3 pada tahun 2000 menjadi 4,33 juta m3 dan 4,67 juta m3 pada tahun 2005.
Produksi kayu gergajian dan kayu lapis + veneer pada periode ini jauh lebih kecil daripada realisasi produksi pada masa puncaknya, yaitu 10.4 juta m3 pada tahun 1989 untuk kayu gergajian dan 9,6 juta m3 pada tahun 1997 untuk kayu lapis + veneer. Sementara itu, produksi pulp mengalami peningkatan dari 4,09 juta ton pada tahun 2000 menjadi 5,47 juta ton pada tahun 2005. Industri pulp telah menjadi industri yang paling banyak mengkonsumsi kayu bulat selama periode 2000-2005. Realisasi penggunaan kapasitas terpasang industri kayu gergajian dan dan kayu lapis + veneer menurun dengan tajam pada periode tahun 2000 sampai tahun 2005, yaitu dari 58,8% dan 87,7% pada tahun 2000 menjadi 41,3% dan 42,1% pada tahun 2005.
Kecenderungan-kecenderungan ini menunjukkan bahwa defisit bahan baku kayu bulat masih terus dihadapi oleh kedua industri meskipun hal kelangkaan bahan baku kayu pada kedua industri tersebut sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1997 (Simangunsong 2004). Sebaliknya yang terjadi pada industri pulp, realisasi penggunaan kapasitas terpasang industri pulp pada periode 2000-2005 terus meningkat dan berkisar 78,2% - 84,8%.
Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Hutan Alam (IUPHHK-HA)
Departemen Kehutanan melaporkan pada tahun 199316, jumlah Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam (IUPHHK-HA/HPH) yang aktif beroperasi adalah 575 unit dengan luas areal 61,70 juta ha. Jumlah IUPHHK-HA ini kemudian menurun dengan drastis menjadi 303 unit dengan luas areal 28,10 juta ha sampai dengan Agustus 2006.
Dengan kata lain, saat ini ada sekitar 33,60 juta ha areal HPH yang notabene merupakan hutan alam, mengalami degradasi ataupun deforestasi. Penurunan jumlah IUPHHK-HA ini terjadi karena semakin rusaknya sumberdaya hutan alam serta terjadinya krisis ekonomi, perubahan politik nasional, dan awal pelaksanaan otonomi daerah Indonesia yang dimulai pada tahun 1997 yang hingga sampai saat ini masih tetap berlangsung.
Sampai Agustus 2006, jumlah IUPHHK-HA yang tidak aktif berjumlah 154 unit dengan luas 17,38 juta ha. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab banyaknya IUPHHK-HA yang tidak aktif beroperasi, yaitu faktor internal yang meliputi: tidak sehatnya perusahaan, kurang profesionalnya sumberdaya manusia, rendahnya komitmen terhadap pengelolaan hutan, sikap menunggu situasi yang kondusif dan pemegang ijin hanya menunggu situasi kondusif; dan faktor eksternal yang mencakup: inkonsistensi dan tidak terintegrasinya aturan pusat dan daerah, belum teratasinya kegiatan illegal logging, dan tidak adanya kepastian berusaha.
Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
Walaupun telah diberikan berbagai kemudahan, tetap saja realisasi penanaman pada areal HTI atau Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) tergolong kecil bila dibandingkan dengan luas kawasan hutan yang telah diberikan pemerintah untuk pembangunan hutan tanaman ini. Perum Perhutani saja telah menguasai sebesar 1,78 juta ha kawasan hutan produksi di seluruh pulau Jawa. Dan saat ini tidak kurang dari 10,2 juta ha kawasan hutan negara terutama di pulau Sumatera dan Kalimantan telah dialokasikan untuk pembangunan hutan tanaman dan dikuasai oleh 248 perusahaan, baik swasta murni maupun patungan.
Dimulai dari tahun 1996, luas dan jumlah IUPHHK - HT mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tetapi peningkatan luas areal ini, belum diikuti oleh peningkatan produktivitas penanaman di areal tersebut. Realisasi penanaman pada tahun 1996 hanya sebesar 50%, dan malah menurun hingga 43% pada tahun 1997, dan hanya tinggal 32% pada tahun 1998. Sedangkan untuk tahun 2006, luas hutan tanaman yang sudah ditanam hanya mencapai 2,88 juta ha dari target 10,2 juta ha sesuai ijin yang dikeluarkan pemerintah.
Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit
Minyak sawit mentah (CPO) saat ini menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia. Akibatnya, kebutuhan pembukaan lahan kelapa sawit dilakukan secara masif. Sumatera dan Kalimantan merupakan wilayah yang menjadi sasaran utama. Dari kurang lebih 5,25 juta ha lahan yang dialokasikan untuk kelapa sawit tahun 2003, sekitar 19 % ada di Kalimantan dan 72% di Sumatera. Namun yang sangat mengejutkan, luas lahan kelapa sawit mengalami lompatan yang amat besar di Kalimantan, yaitu meningkat 1.056% dari 1990 dan 2003. Perluasan areal tanaman ini dimulai sejak investasi asing dibuka kembali pada tahun 1967. Hingga tahun 2005 luas perkebunan ini mencapai 5,59 juta ha. Diperkirakan perluasan perkebunan kelapa sawit masih akan terus dilakukan sampai 13,8 juta ha pada tahun 2020. Dari luas 105.808 ha pada tahun 1967, areal perkebunan kelapa sawit kini berkembang menjadi 5,59 juta ha pada tahun 2005.
Masa kejayaan sektor perkebunan ini dimulai sejak tahun 1990 hingga kini. Sayangnya, masih banyak perusahaan yang hanya tertarik untuk mengambil kayu daripada menanam kelapa sawit pada wilayah konsesinya.25 Menurut beberapa kajian, hampir semua perkebunan kelapa sawit berasal dari kegiatan konversi hutan produksi.26 Dengan prosedur untuk memperoleh lahan hutan yang relatif mudah, maka perusahaan dapat menebang habis serta menjual kayunya dan menjadi satu bisnis sampingan yang cukup menguntungkan,27 di luar keuntungan hasil panen kelapa sawit di masa yang akan datang. Bahkan ada diantaranya yang tidak pernah mempunyai keinginan untuk membangun perkebunan kelapa sawit, tetapi hanya mengejar ijin konversi untuk memperoleh keuntungan dari kayu yang didapatkan dari kegiatan pembukaan lahan (land learing).
Alih Fungsi untuk Pertambangan
Lantas seberapa besar sebenarnya kontribusi pertambangan terhadap kerusakan hutan di Indonesia? Untuk mengetahui hal tersebut kita harus melihat berapa jumlah perijinan pertambangan mineral dan batubara yang ada. Sampai ini, ijin yang dikeluarkan ESDM terdapat sekitar 1.830-an ijin (KK, KP & PKP2B) dengan total luas konsesi sekitar 28,27 juta ha. Dari total jumlah ijin yang dikeluarkan, ada 150 diantaranya berada di kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi dengan luas lebih dari 11 juta ha (data olahan JATAM 2006). Dampak dari kegiatan pertambangan diyakini memiliki daya rusak yang sangat sulit dipulihkan, kerusakan lingkungan, konflik horisontal dan pemiskinan menjadi fakta yang sering kita jumpai di lapangan. Padahal pendapatan negara dari sektor pertambangan tidaklah terlalu signifikan bila dibandingkan kerusakan yang ditimbulkan.
Ancaman alih fungsi kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi datang juga dari pertambangan Minyak & Gas Bumi (MIGAS). Hingga tahun 2006, pemerintah melalui Departemen ESDM sudah mengeluarkan ijin 202 blok migas (Offshore & Onshore)29. Dari jumlah tersebut sebanyak 68 blok (sekitar 1,8 juta ha) bertumpang tindih dengan 45 kawasan konservasi seperti Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya.
Politik dan Tata Kelola Kehutanan
Permasalahan kehutanan dimulai ketika keputusan politik untuk memanfaatkan sumberdaya hutan alam untuk membiayai pembangunan nasional ditetapkan pada tahun 1969 tanpa ada penyiapan pra kondisi yang memadai. Setidaknya terdapat tiga masalah yang penting untuk bisa dicatat, yaitu:
1. Penunjukan kawasan hutan tidak didasarkan atas fakta sosial lapangan yang akurat. Secara legal, penunjukan kawasan hutan didasarkan atas TGHK yang kemudian diperbaharui dengan padu serasi TGHK dan tata ruang di tingkat Propinsi (RTRWP). Legitimasi kawasan hutan dinilai cacat secara hukum agraria akibat rendahnya kinerja pengukuhan kawasan hutan yang hingga kini baru mencapai lebih kurang 10 %, serta lemahnya akomodasi negara terhadap hak-hak masyarakat dan konflik laten vertikal penggunaan lahan aktual antara kabupaten, propinsi dan nasional.
2. Lemahnya kapasitas negara dalam mengelola hutan dan tuntutan kebutuhan akan dana pembangunan pada saat itu telah mendorong kebijakan yang bias pada pengusahaan hutan alam yang akhirnya menyebabkan biaya transaksi yang sangat tinggi, pengabaian hak-hak masyarakat dan tingginya intervensi negara dalam hal teknis pengelolaan hutan. Akibatnya, profesionalisme pengelolaan hutan tidak berkembang, serta kelestarian hutan, khususnya pada hutan produksi, tidak menjadi fokus perhatian dalam implementasi kebijakan kehutanan.
3. Penunjukan kawasan hutan lindung dan hutan konservasi tidak diikuti dengan penyiapan kapasitas pengelola yang memadai di tingkat tapak. Dalam kondisi itu dan dibarengi oleh lemahnya kemantapan kawasan hutan, secara de facto di hutan lindung dan hutan konservasi banyak mengalami kerusakan akibat tingginya konflik sosial dan tindakan haram.
Implikasi permasalahan di atas adalah rendahnya kinerja pengurusan hutan di Indonesia dan bias kerangka pikir para pelaku pembangunan kehutan yang cenderung bersifat technocentris. Resultante penyelenggaraan pengurusan hutan oleh negara, yang dijabarkan menjadi birokrasi, regulasi dan kebijakan pemerintah belum mampu mengarahkan perilaku para aktor pembangunan untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari. Hal ini diperparah dengan adanya keragaman tafsir mengenai pengurusan hutan oleh para pemangku kepentingan. Ketimpangan struktur dan proses, dimana kekuasaan, kewenangan, kerjasama dan konflik diartikulasikan untuk mengendalikan pengambilan keputusan dan penyelesaian keberatan terkait alokasi sumberdaya hutan dan penggunaannya melalui interaksi antar organisasi dan lembaga sosial, baik pemerintah, non pemerintah, formal maupun informal, menggambarkan lemahnya tata kelola kehutanan di Indonesia.
Lemahnya ketersediaan data dan belum adanya keterbukaan, menjadi faktor penting lain yang menyebabkan lemahnya kontrol terhadap pemanfaatan dan pengelolaan hutan selama ini. Dengan kata lain, munculnya tuntutan atas upaya pembaharuan kebijakan kehutanan untuk membenahi unsur keterbukaan dalam pengelolaan hutan melalui penyediaan informasi yang lengkap, terkini dan dapat dipercaya. Informasi tentang kepastian hak dan batas-batas kawasan hutan serta kondisi dan pemanfaatan sumberdaya hutan menjadi kebutuhan dasar bagi para pihak terutama pemerintah untuk menjalankan berbagai bentuk kewenangan penyelenggaraan kehutanan. Kurang lebih, inilah makna dari slogan “Good forest governance needs good forest information”.
Hutan Alam Masih Untuk Industri Kertas
Ditulis oleh Mohammad Djauhari
Konsesi Politik di Sektor Kehutanan
Hingga tahun 2009, Pemerintah menyediakan kawasan hutan dan hutan seluas 5 juta hektar untuk perluasan dan penyediaan bahan baku kertas atau Hutan Tanaman Industri (HTI). Adanya kenyataan Pemerintah masih memperbolehkan penyediaan bahan baku kertas dari hutan alam hingga 2014, dapat dikatakan sebagai tindakan rasional, karena hampir 30 tahun terakhir belakangan industri kertas mengalami over kapasitas.
Kartodiharjo (2000) menyebutkan, industri kehutanan baik kayu lapis maupun pulp dan kertas sebagian besar bahan bakunya masih dipasok dari hutan alam. Bila berkaca kepada perkembangan mutakhir, kawasan hutan yang arealnya masih berupa tegakan kayu sudah tinggal 72 juta hektar, penyediaan bahan baku kertas dari hutan alam dimaksud adalah hutan alam yang berfungsi sebagai lindung dan konservasi. Karena hutan yang tersisa adalah kawasan lindung dan kawasan konservasi.
Selain itu, Pemerintah sebenarnya dibenturkan pada kenyataan salah mengambil kebijakan pelepasan kawasan hutan. Departemen Pertanian (2008) menyebutkan, pada tahun 2007 Kehutanan telah melepaskan kawasan hutan untuk revitalisasi pertanian seluas 4 juta ha lebih, 50%-nya untuk perluasan perkebunan sawit. Kenyataan di lapangan, baik di Riau, Sumatera Selatan, Jambi dan beberapa daerah di Kalimantan, penyediaan kawasan hutan dan hutan menjadi sumber perebutan ijin antara perusahaan (HTI) dan perusahaan perkebunan sawit. Sawit Watch (2008) memperkuat pernyataan ini, sudah terjadi peningkatan perluasan perkebunan sawit seluas 7,4 juta ha dalam rentang waktu 2006-2008 di seluruh Indonesia.
Sejak krisis kehutanan mengalami puncaknya, penebangan liar yang membuncah, yang menyebabkan peningkatan deforestasi hingga 3,4 juta pertahun (1997-2004) dan Pulau Sumatera mengalami perluasan perkebunan sawit besar-besaran (semisal program sejuta hektar sawitisasi Pemda Jambi, 2005), oreintasi penyediaan bahan baku kertas dialihkan ke Pulau Kalimantan. Pengalihan orientasi tersebut, pada perkembangannya mengalami benturan yang sama, Pulau Kalimantan menjadi konsentrasi perluasan perkebunan sawit, semisal dibukanya 3 juta hektar kawasan hutan dan hutan untuk perkebunan sawit sekalipun terbengkalai, hanya 300 ha yang ditanami sawit (Kompas, 2007).
Kritik WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) baru-baru ini, tindakan Kehutanan yang masih memperbolehkan industri kertas mendapat pasokan bahan baku dari hutan alam adalah tidak rasional, belum tepat. Justru tindakan pemerintah ini sangat rasional dalam kondisi untuk semakin memojokkan dirinya yang telah salah langkah sedari awal. Dalam berbagai keputusan pelepasan kawasan hutan baik untuk ijin hutan tanaman industri maupun perkebunan sawit harus mempertimbangkan kelayakan pelestarian hutan sesuai dengan Pembangunan Berkelanjutan.
Dalam penyelenggaran pertemuan terbatas pemerintah Indonesia dengan Finlandia, ditengarai ada perjanjian untuk pengembangan hutan tanaman berbasis masyarakat (Community Based Forest Plantations) yang dananya diisukan mencapai 1,8 trilliun rupiah. Serta pada akhir 2006, pemerintah akan menerapkan program HTR (hutan tanaman rakyat) seluas 9 juta hektar untuk masyarakat miskin yang pada 2009 ini akan segera diimplementasikan. Apakah keduanya ini bukan pilihan tepat untuk mengatasi over kapasitas industri kertas di Indonesia?
Atau pernyataan Pemerintah yang masih memperbolehkan hutan alam sebagai sumber bahan baku kertas sebagai rasionalisasi politik menjelang Pemilu 2009? Bisa jadi ini benar, bila kita berkaca kepada Pemilu 2004, dimana kebijakan kehutanan menjadi indikator sebagai sektor yang menjadi sumber penggalangan dana-dana kampanye partai peserta Pemilu. Lahirnya Perpu No.1 tahun 2004 tentang Pembukaan Kawasan Konservasi untuk Pertambangan ditengarai sebagai hasil "konsesi politik" partai tertentu dengan Pemerintah.
Forest for People, Climate will be Going Normally
Ditulis oleh Administrator
SHK petition for COP 14, Poznan
Indonesia has propose to give compensation to anyone who willing and establish to manage and protect the forest through emission reduction from deforestation and land degradation, or in other words "carbon trade", nowadays it becomes a national issue. It trigger stakeholders to prepare a structure and infrastructure, so that the scheme of global warming reduction filled with voluntary and market based economy mechanisms from the world's environmental services could be implemented. One thing for sure, it will trigger "a new forestry policies".
An important notes about this condition, it sometimes deny the basic principles of Indonesia's Forestry, especially for its community based (local or traditional management and tenurial status right. From 143 million ha of Forest and Forest Area claimed as a State Forest filled with tenurial conflict. Meanwhile, we must not forget that over 80 million of Indonesia people still reside and owe their life existence from the existence of the forest.
KpSHK (Consortium for supporting Community Based Forest System Management) and all of SHK (Community based Forest management) participant together with every civil society components "invoke" a petition, that will play it roles as a pledge and a insinuation to the world to fight a right for a democratization of Indonesia's Forest management and also for a world's climate justice. This petition will inquire every stake holder to:
Will placed a local (traditional) community as a main subject of forest management in Indonesia.
Will supported a legal recognition for a management and ownership's right of a forest area by local (traditional) community.
Will put any national and international initiative considering with the effort of global warming reduction or obstruct a climate change from the ecological benefit of forest for a local (traditional) community's prosperity.
Together, side by side participate as a control system for the implementation of national and international initiative for global warming reduction or a climate change, so that it will not mystified based only for its economical priorities, and
Will expect an industrial country to reduce an energy consumption, which material came from the forest and forest area in Indonesia.
This "Forest for People" petition made for a greater hope that the climate will be going normally. And it will become an insinuation for people all over the world to strengthen "Forest for People" so a climate justice will be established.
Supported by:
SHK Community and Participant in 5 Big Islands of Indonesia
KpSHK-Bogor
Masyarakat Adat Tawana, Kecamatan Ulu Bongka, Kabupaten Touna
Pripinsi Sulteng
Komunitas Taragahar Tajomosan, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sika, Propinsi NTT
Komunitas Aceh Rayeuk, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, Propinsi NAD
Komunitas Rinjani, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi NTB
Komunitas Semende Marga Ulunosal, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Propinsi Bengkulu
Komunitas Meratus, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Propinsi Kal Sel
Komunitas Rongkong, Kecamatan Limbong, Kabupaten Luwu Utara, Propinsi Sul Sel
Komunitas Masyarakat Adat Hoto', Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Propinsi Sul Sel
Komunitas Erdas, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalteng
Komunitas Gunung Betung, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Bandar Lampung
Komunitas KTHR Sekar Pijer, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi DI Yogyakarta
Komunitas DAS Tondano, Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara
Komunitas Rengganis, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur
Komunitas Cirewed, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat
Komunitas Dayak Kutai Barat, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur
Komunitas Masyarakat Adat Lodang, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Propinsi Sul Sel
Komunitas Rawa Taman Mahap, Menterap, Skadau, Kalimantan Barat
Komunitas Adat Talang Mamak, Riau
Redam Konflik, Selamatkan Hutan Rakyat
Ditulis oleh Mohammad Djauhari
Hutan Indonesia semakin tahun semakin berkurang. Hutan Indonesia sekarang ditengarai tinggal 72 juta hektar yang berupa tegakan pohon. Dalam kurun waktu tidak lebih kurang 10 tahun, laju deforestasi pertahun meningkat dari 1,8 juta hektar pertahun menjadi 3,2 juta hektar pertahun (puncak deforestasi terjadi pada periode 2000-2005), sehingga luas kawasan hutan seluas 143 juta hektar pada 1997 kini berkurang sebanyak 71 juta hektar.
Hal tersebut terjadi diakibatkan oleh laju investasi dan regulasi di sektor kehutanan yang mengabaikan keseimbangan ekologi (harmonisasi manusia-alam). Investasi sektor kehutanan (HPH-Hak Pengusahaan Hutan dan HTI-Hutan Tanaman Industri) serta alih fungsi lahan hutan (konsesi dan konversi) kepada sektor perkebunan dan pertambangan.
Investasi untuk HTI
Revitalisasi kehutanan yang dicanangkan Pemerintah sejak 2004 bertumpu kepada pemulihan industri kehutanan terutama pengembangan HTI (hutan tanaman industri) yang mendukung industri Pulp-Paper. Over kapasitas industri kertas telah menyebabkan setengah bahan baku kertas dipasok dari hutan alam, untuk memenuhi permintaan pasar yang cukup tinggi (China dan Amerika).
Pengembangan HTI yang mendukung Pulp-Paper dengan target capaian seluas 3,57 juta hektar pada 2006 telah memunculkan investasi senilai 18 milliar dollar Amerika (Lutoifi, 2008). Sementara untuk periode 2004-2009 Pemerintah menargetkan 5 juta hektar untuk pengembangan HTI. Artinya, hingga akhir 2009 Pemerintah masih membuka peluang investasi bagi pembukaan HTI baru. Dan ini belum ditambah dengan nilai investasi di sektor perkebunan dan pertambangan.
Regulasi Perkuat Investasi
Selain investasi , regulasi Pemerintah di sektor kehutanan cukup signifikan dalam mempercepat deforestasi (alih fungsi lahan). Keputusan Pemerintah No.41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.1 tahun 2004 telah memberikan peluang baru dibukanya hutan untuk konsesi pertambangan di kawasan hutan (lindung) tercatat ada 13 perusahaan pertambangan yang sudah beroperasi di 12 propinsi hingga kini.
Pada Maret 2008, kembali pemerintah mengeluarkan Pertaruran Pemerintah No.2 tentang Penerimaan Nasional Bukan Pajak (PNBP) dari pemanfaatan kawasan hutan untuk penggunaan lain (versi Pemerintah, PP ini untuk 13 perusahaan yang mendapat ijin konsesi menurut Kepres N0.41/2004) dan Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2008 (revisi dari PP No.6 tahun 2007) tentang Penyusunan dan Perencanaan Pengelolaan Kawasan Hutan (implementasi dari sistem blok atau KPH-Kesatuan Pengelolaan Hutan).
Regulasi kebijakan Pemerintah tersebut bertujuan untuk meningkatkan investasi di sektor kehutanan (industri) sesuai tujuan revitalisasi (kepentingan pemerintah pusat). Sekalipun PP No.3 tahun 2008 tidak mendapat respon publik sedahsyat PP. No.2 yang memunculkan polemik para pihak (pusat, daerah dan masyarakat sipil, bahkan asosiasi gubernur se-Kalimantan menolak PP No.2 tersebut), PP No.3 tampak memiliki tujuan lain dari Dephut. Dengan mempersiapkan sekitar 5.000 tenaga kehutanan yang akan ditempatkan di KPH-KPH di tingkat Kabupaten, Departemen Kehutanan akan "mengambil alih" kembali kewewenangnya atas kehutanan daerah (dinas) seperti sedia kala, saat masih pengelolaan kawasan hutan terpusat lewat Kanwil-kantor wilayah.
Dengan demikian, investasi (asing) lebih mudah mendapatkan jalan implementasinya melalui Pusat. Pelaksanaan otonomi daerah menuai gambaran (citra) buruk. Banyak daerah yang "gagap" (tidak siap) menjalankan otonomi. Sehingga pada akhirnya otonomi daerah di sektor kehutanan membuat investor ragu melakukan investasi.
Belum lagi dampak disahkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) beberapa waktu lalu oleh pemerintah. Dalam salah satu pejelasan, investasi atau modal asing dapat dijalankan hingga mencapai masa kontrak seratus tahunan.
(SHK) Resistensi terhadap Kehutanan Negara
Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) adalah penyebutan (naming) bagi beranekaragamnya sistem pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat (adat dan lokal) yang ada di Indonesia. SHK sebagai "konsep dan model tanding" bagi kehutanan negara membawa misi devolusi atau mendorong terjadinya demokratisasi pengelolaan sumberdaya hutan. Masyarakat didorong sebagai pelaku utama dalam pengelolaan kawasan hutan.
Upaya mempertahankan keberadaan dan perluasan SHK (gerakan pendukung SHK) dalam berbagai pendekatan seperti: promosi; advokasi kebijakan; pengembangan dan penguatan komoditas hutan non kayu; pembentukan jalur pedagangan alternatif non-kayu; dan mendorong pengakuan hak kelola, SHK telah memunculkan resistensi terhadap konsep dan praktek kehutanan negara terutama terhadap praktek kehutanan negara seperti HPH, HTI, Konservasi dan Perkebunan Besar serta model derivativenya (HPH Bina Desa, Perbedayaan Masyarakat Desa Hutan, Koperasi Hutan, Hutan Tanaman Industri Rakyat, dll).
Resistensi SHK semakin lama kian melemah. Ini diakibatkan oleh berbagai proses pendekatan menuju pengakuannya (rekognisi hukum) "terhegemoni" oleh pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah semisal Kehutanan Sosial, PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) dan Hutan Kemasyarakatan (HKM). Selain itu keberadaan SHK juga mendapat serbuan jenis-jenis peruntukkan kehutanan lainnya (perluasan perkebunan kelapa sawit, konsesi pertambangan baru, dan perluasan kawasan konservasi).
Kontrak Sosial, Solusi Konflik Kawasan
Konflik kawasan terjadi akibat benturan antara investasi, regulasi dan resistensi. Benturan dari ketiganya membawa konsekuensi buruk baik dilihat dari sisi sosial maupun lingkungan.
Sisi sosial, konflik kawasan semakin memiskinkan komunitas di sekitar dan dalam kawasan hutan yang sangat bergantung terhadap keberadaan hutan. 48,8 juta penduduk Indonesia berada di sekitar dan dalam kawasan hutan, 10, 2 juta-nya dalam keadaan miskin (Brown via Cifor, 2006).
Sisi lingkungan, konflik kawasan telah menimbulkan kerusakan lahan dan berkurangnya luasan hutan. Selama satu dekade hutan Indonesia mengalami deforestasi rata-rata 2,8 juta hektar pertahun (Lutoifi, 2008).
Resolusi atas konflik kawasan bukan tidak pernah dilakukan oleh berbagai pihak. Beberapa model pendekatan yang bersifat programatik (pilot project) semisal ACM (adative collaborative management)-Cifor, Manajemen Kolaborasi-Latin, Program Kehutanan Multipihak -Departemen Kehutanan/DFID, Desa Konservasi -RMI, Hutan Konservasi Adat -WWF, dll sudah pernah dilakukan. Upaya-upaya resolusi ini tidak optimal, regulasi dan investasi mendominasi kepentingan resistensi (sistem-sistem kelola kawasan yang belum pernah mendapat rekognisi), serta tidak adanya komitmen yang kuat dari para pihak terutama pemangku kepentingan regulasi dan investasi untuk menjalankan kesepakatan-kesepakatan bersama yang telah dibangun.
Konflik kawasan dapat dipandang positif jika penyelesaiannya berpegangan teguh kepada tekanan (good forest governance, good corporate governance, dan sustainable development) dan aturan-aturan (Ecosob, Duham dll) Internasional. Pemangku regulasi dan investasi memiliki modal sosial (Community Development, Corporate Social Responsibility) yang dapat mendorong adanya jaminan pengakuan hukum/kebijakan (kontrak sosial atau perjanjian) bagi keberadaan pemangku resistensi.
Investasi Sosial Bersama (joint social investment) melalui perjanjian (kontrak sosial) antarpihak dalam menyelamatkan kawasan hutan terutama bagi keberadaan SHK sebagai model dan sistem kelola hutan yang khas Indonesia adalah jalan tengah.
REDD, Kompensasi Pengamanan Hutan?
Ditulis oleh tJong Paniti
"Kompensasi" atau penggantian kerugian dengan uang selalu menjadi jalan akhir dari penyelesaian persoalan atau kemelut antarpihak dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Bentuk-bentuk pendekatan semisal, community development (CD), Corporate Social Responsibilty (CSR), dan Jasa Lingkungan Hidup dan Sosial lainnya adalah bentuk-bentuk kompensasi dari pembangunan sumberdaya hutan (alam) di Indonesia.
REDD, reduced emission from deforestation and degradation yang baru-baru ini gencar dimunculkan ke dalam wacana publik internasional (Pertemuan Perubahan Iklim PBB di Bali pada akhir tahun lalu) dapat dipandang sebagai bentuk pendekatan "kompensasi" baru dalam pembangunan kehutanan di dunia, utamanya di negara-negara ketiga yang masih memiliki kawasan hutan yang luas seperti Indonesia.
"Kompensasi" pada galibnya (konseptual) bertujuan sebagai "penyimbang" (harmonisasi) dari proses-proses pembangunan yang berdampak buruk terhadap lingkungan hidup (sosial). Dengan semangat harmonisasi, "kompensasi" dalam berbagai bentuk program pemberdayaan masyarakat menjadi alat justifikasi pembangunan yang ramah lingkungan dan sosial serta menjujung tinggi keadilan lingkungan dan sosial. Hal ini, sekaligus sebagai penyesuaian Pembangunan Indonesia dengan pembangunan dunia yang pada tahun 1972 mulai digencarkan Program Pembangunan Berwawasan Lingkungan.
Namun praktek puluhan tahun dari bentuk-bentuk kompensasi pembangunan sumberdaya hutan atau alam (CD, CSR, Jasa Lingkungan, Pemberdayaan Desa dan Masyarakat Sekitar Hutan) sedari 1967 tidak bisa memunculkan harmonisasi pembangunan. Pembangunan sektor kehutanan, perkebunan, pertanian dan pertambangan yang menggunakan kawasan hutan sebagai asset utamanya (penyediaan lahan dan produk) melalui konsesi dan konversi yang ijin hak pengusahaannya diberikan kepada swasta nasional dan asing (HPH, HTI, Kontrak Karya Pertambangan, PIR Transmigrasi, dll) tidak bisa membendung dampak kerusakan hutan, konflik perusahaan-masyarakat dengan alat-alat kompensasi tadi.
Praktek dari alat-alat kompensasi cenderung menggunakan penggantian kerugian (materiil atau uang) kepada pihak yang dianggap sebagai korban pembangunan (masyarakat sekitar). Sebut saja kasus-kasus besar di sektor pertambangan semisal, PT. KEM di Kalimantan Timur, PT. Freeport Indonesia di Papua, PT. Indorayon di Sumatera Utara, Proyek Lahan Gambut di Kalimantan Tengah, dan lain-lain ditengarai berakhir dengan adanya tuntutan ganti kerugian dalam bentuk materiil (uang).
Lalu, bagaimana dengan REDD? REDD sebagai skema "kompensasi" bagi sektor kehutanan sebagai dampak kesepakatan dunia untuk mempertahankan hutan sebagai areal penyerapan karbon yang sekaligus sebagai sumber pengeluaran emisi (kebakaran hutan dan lahan) tidak akan sekuat alat-alat kompensasi lainnya (CD dan CSR). CD dan CSR dijalankan dan menjadi tanggungjawab-tanggunggugat swasta, sedang REDD belum jelas akan dijalankan oleh siapa dalam pembangunan kehutanan di Indonesia.
Yang jelas, selama REDD akan dijalankan dengan semangat kesukarelawanan semua pihak pemangku kehutanan dan mengunggulkan kekuatan nilai penggantian kerugian atau uang, kita jangan terlalu banyak berharap hutan Indonesia masih utuh. Apalagi, investasi di sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan saat ini cenderung meningkatkan alih fungsi kawasan hutan (konversi dan konsesi) sebagai dampak Politik-Ekonomi Energi Dunia. REDD, kompensasi pengamanan hutan? Sepertinya perlu diamati jeli, kalau REDD jalan lain untuk menghabiskan hutan Indonesia!
tugas final test antropologi
TUGAS FINAL TEST
Masyarakat dan Kebudayaan ( Studi Kasus Pada Kebudayaan Solo )
Nama : Annisa Hanum Palupi
NIM : 2007110781
Kelas : MC 11 - 6B
Lecturer : DRA. Tutik Dwi Winarni, MM
Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi
The London School of Public Relations – Jakarta
2009
Kata Pengantar
Pertama-tama, kami mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena dengan kasih dan anugrahNyalah saya dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Adapun maksud dari makalah ini sebagai salah satu tugas final test pada mata kuliah Cultural Anthropology.
Setiap bangsa memiliki kebudayaannya sendiri. Begitu juga dengan Indonesia yang kaya akan kebudayaannya. Dari budaya tersebut terjadi perubahan yang signifikan sesuai dengan perkembang zaman yang disebut dengan era globalisasi. Dari perkembangan itulah kebudayaan dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik.
Dikesempatan ini pula, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada :
1.Ibu Tutik, selaku dosen mata kuliah Cultural Anthropologi.
2.Teman-teman sekelas, yang telah bersama – sama melewati berbagai macam kegiatan belajar dikelas yang sangat kita cintai bersama.
Akhir kata ”tak ada gading yang tak retak” oleh karena itu kami mohon maaf atas kekurangan atau kesalahan yang terdapat dalam penulisan makalah ini.
Terima kasih atas perhatiannya.
Jakarta, Juli 2009
Penyusun
Bab I
Pendahuluan
I.i Latar Belakang
Perubahan-perubahan yang begitu cepat terjadi dalam hamper semua aspek kehidupan dewasa ini memerlukan suatu pemikiran yang menyeluruh mengenai budaya. Era kita sekarang ini, yang lebih dikenal dengan sebutan era globalosasi dimana tembok-tembok pemisah antar umat manusia dalam satu dunia (global village) mulai memudar berkat kemajuan dibidang komunikasi dan transparansi.
Beberapa orang mengatakan bahwa budaya global (global culture) telah lahir yakni era nasionalisme sudah kuno dan lewat dan begitu pula halnya dengan budaya nasional. Tetapi sebagian berpendapat bahwa pengertian globalisasi merupakan sesuatu yang samar-samar atau bahkan sama sekali asing. Walaupun dalam beberapa bidang kehidupan sehari-hari, pengaruh globalisasiyang berupa kemudahan-kemudahan sudah tertancap dalam-dalam dan tanpa kemudahan-kemudahan tersebut mereka akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kini era itu lebih dikenal sebagai era serba-ketergantungan (interdependency) yang menggambarkan bahwa suatu negara atau bangsa tidak akan mungkin menghindari hubungan dengan negara-negara atau bangsa-bangsa lain demi mempertahankan eksistensinya. Dapat dikatakan juga bahwa dalam era globalisasi dewasa ini, suatu negara atau bangsa ”terjerat” dalam suatu ketegangan sebagai akibat ketergantungannya pada negara atau bangsa lain dan keinginannya untuk mempertahankan kemandiriannya serta identitasnya sendiri di antara negara-negara atau bangsa lain. Hal tersebut didasari motif mempertahankan eksistensinya sebagai satu negara dan bangsa.
Kita akan mempelajari arah pengembangan budaya Indonesia berdasarkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu bangsa yang mandiri dan berdaulat. Persyaratan-persyaratan yang dimaksud ialah berdimensi kearah dalam (intern bangsa) dan berdimensi ke luar (global). Untuk pemahan tersebut, maka terlebih dahulu kita mencoba melihat dimana kita berdiri setelah kita merdeka 50 tahun. Dan tidak hanya itu saja kita juga akan mencoba melihat bagaimana perkembangan masyarakat kota solo khususnya dalam kehidupan sehari – hari mereka.
I.ii Rumusan Masalah
Bagaimana penerapan unsur –unsur kebudayaan di kota Solo?
I.iii Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 7 unsur kebudayaan dan juga untuk mengetahui dan menganalisis tentang kesenian pada kebudayaan SOLO,yang meliputi:
1.Untuk mengetahui dan menganalisis unsur Bahasa pada kebudayaan Solo.
2.Untuk mengetahui dan menganalisis unsur Sistem Teknologi dan Alat Produksi pada kebudayaan Solo.
3.Untuk mengetahui dan menganalisis Sistem Mata Pencaharian pada kebudayaan Solo.
4.Untuk mengetahui dan menganalisis Organisasi Sosial pada kebudayaan Solo.
5.Untuk mengetahui dan menganalisis Sistem Pengetahuan pada kebudayaan Solo.
6.Untuk mengetahui dan menganalisis Sistem Religi pada kebudayaan Solo.
7.Untuk mengetahui dan menganalisis Kesenian pada kebudayaan Solo.
Bab II
Kerangka Teoris
II.i Definisi Kebudayaan
Kebudayaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari – harinya yang berasal dari alam dengan menggunakan akal dan budi manusia itu sendiri.
II.i.i Definisi kebudayaan secara etimologis
Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.
Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata latin colere, yaitu mengolah atau mengerjakan tanah. Dengan mengerjakan tanah, manusia mulai hidup sebagai penghasil makanan ( food producing). Hal ini berarti manusia telah berbudi daya mengerjakan tanah karena telah meninggalkan kehidupan yang hanya memungut hasil alam saja ( food gathering). Dalam sejarah kebudayaan, bajak dijadikan benda sejarah (artifact) sebagai bukti bahwa manusia telah berbudaya.
Pemilihan definisi kebudayaan yang tepat sangat sukar karena begitu banyak orang yang mendefinisikannya, beberapa diantaranya akan dibahas di dalam definisi konseptual.
II.i.ii Definisi kebudayaan secara konseptual
II.i.ii.i Simpatupang, 1994
Semuanya pengaruh ini memberikan persamaan yang berbeda-beda kadarnya (dan juga perbedaan-perbedaan) pada budaya-budaya daerah yang berada itu.
II.i.ii.ii Koentjaraningrat, 1985
Semestaan Budaya:
1.sistem religi dan keagamaan
2.sistem dan organisasi kemasyarakatan
3
3.sistem pengetahuan
4.bahasa
5.sistem kesenian
6.sistem mata pencaharian hidup
7.sistem teknologi dan peralatan
Bangsa Indonesia memiliki (1985a):
1.“nilai budaya yang (tidak) berorientasi terhadap hasil karya manusia itu sendiri (tidak achievement oriented)”
2.“orientasi terlalu banyak terarah ke zaman lampau” sehingga “akan melemahkan kemampuan seseorang untuk melihat ke masa depan”
3.kecenderungan melarikan diri dari dunia ke dunia kebatinan “yang tidak begitu cocok dengan jiwa rasionalisme yang kita perlukan untuk mempercepat pembangunan”
4.kecenderungan “yang terlampau banyak menggantungkan diri kepada nasib”
5.kecenderungan untuk “menilai tinggi konsep sama-rata-sama-rasa...(yang) mewajibkan suatu sikap konformisme yang besar (artinya, orang sebaiknya menjaga agar jangan dengan sengaja berusaha untuk menonjol di atas yang lain)…(suatu) sikap (yang) agak bertentangan dengan jiwa pembangunan yang justru memerlukan usaha jerih payah dengan sengaja dari individu untuk maju dan menonjol di atas yang lain.
6.“adat sopan santun (yang) amat berorientasi ke arah atasan” yang mematikan hasrat untuk berdiri sendiri dan berusaha sendiri.
Mentalitas yang terbentuk sebagai akibat revolusi itu (1985b):
1.sifat mentalitas yang meremehkan mutu
2.sifat mentalitas yang suka menerabas
3.sifat tak percaya kepada diri sendiri
4.sifat tak berdisiplin murni
4
5. mentalitas yang suka mengabaikan tanggung jawab sifat yang kokoh.
II.i.ii.iii Featherstone, Smith, Konrad dan Hannerz
Jika pengertian-pengertian ini kita pakai untuk meninjau budaya-budaya etnis yang terdapat di Indonesia, maka aemboyan Bhinneka Tunggal Ika itu harus diberi pengertian dinamis dan bukan yang statis untuk mempertahankan dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yaitu Tunggal Ika, diantara seluruh rakyat Indonesia.
II.i.ii.iv Linus Suryadi Ag, 1990:117
Menjadi orang Indonesia berarti siap untuk diterpa proses perubahan. Dari Jawa atau Minang atau Batak, atau lainnya, menjadi Indonesia. Dari penganut agama yang eksklusif, menjadi penganut yang siap berdampingan dengan penganut agama lain, dalam komunitas baru yang bernama Indonesia.
II.i.ii.v Sutan Takdir Alisjahbana, 1979
Seluruh kebudayaan-kebudayaan Indonesia, juga kebudayaan daerah, akan berpokok pada ilmu dan bersifat progresif. Kalau berternak sapi di daerah, ia harus dipelihara secara ilmiah. Bahasa apa pun yang dikuasai sekolah-sekolah di desa, ia mesti memberikan ilmu abad keduapuluh ini. Warung di desa mesti dijalankan dengan pikiran yang menyadari efisiensi. Kita tak peduli petani memberi sesajen untuk Dewi Sri, namun mereka harus menanam padinya secara modern. Dalam hal ini sifat kedaerahan hilang. Indonesia adalah bagian dari dunia, dan karenanya ia tidak bisa lari dari kebudayaan progresif. Kenapa demikian? Karena kebudayaan yang berpokok pada ilmu, ekonomi, telah menyatukan dunia. Yang tidak sadar akan hal ini, berarti hidup dalam abad yang lampau. Kita masih hidup dalam abad pertengahan. Kesukarannya adalah karena cara berpikir unversitas belum sampai ke desa, dan rasionalisasi dalam bidang ekonomi serta efisiensi masih merupakan kata-kata asing.
Penjajahan adalah sebagai akibat hukum alam: yang pintar, kuat, dinamis, mesti menguasai yang bodoh, lemah dan statis.
Bagaimana pun bangganya kita, kita harus sadar bahwa kebudayaan kita tidak pintar, lemah dan statis. Kebanggaan kita kadang-kadang berlebihan. Kita kurang intropeksi. Kita harus melihat perubahan dunia secara nyata, jujur, jangan bermimpi dan berilusi. Kita harus merubah mental dari kebudayaan ekspresif dan fantasi, sedikit rasio yang berdasarkan intuisi, menjadi kebudayaan yang dikuasai rasio, perhitungan, dan realistis. Dengan itu,
5
bukan berarti agama bakal hilang. Saya tak khawatir sumber agama akan lenyap. Hanya orang bodoh dan tak memahami arti agama sesungguhnyalah yang memiliki kekhawatiran demikian.
II.i.ii.vi Chatterjee (1993:73)
“…the act of cultural synthesis can, in fact, be performed only by a supremely cultivated and refined intellect. It has a project of national cultural regenration in which intelligentsia leads and the nation follows”
Chatterjee (1963:56)
“…instead of welcoming machinery as a boon, we should look upon it as an evil”
II.i.ii.vii Toynbee (1993:287)
“…a society which is under fire from the radiation of a more potent foreign culture must either master this foreign way of life or perish… This positive and constructive response to the challenge of cultural agression is a proof of statesmenship because it is a victory over natural inclinations. The natural response is negative one of the oyster who closses his shell, the tortoise who withdraws into his carapace, the hedgehog who roll himself into a spiky ball, or the ostrich who hides his head in the sand…”
II.i.ii.viii Rabi (163:138)
“Every generation of mankind has to remake its culture, its values, and its goals. Changing circumstances make older habits and customs valueless or obsolete. New knowledge exposes the limitations and the contingent nature of older philosophies and of previously accepted guides to action. Wisdom does not come in formulas, proverbs, wise saws, but out of the living actuality. The past is important for understanding the present, but it is not the present. It is in a real sense created in the present, and changes from the point of view of every generation”
Rabi (1963:139)
6
Dalam perubahan budaya, ada yang akan tetap bertahan atau sama, antara lain, sistem syaraf kita dan hasil seni yang besar karena pemahaman yang mendalam tidak tergantung pada waktu.
II.i.ii.ix Liek Wilardjo (1992)
Sadar iptek ialah sadar bahwa iptek itu:
1.tanggam-budaya
2.dialektik
3.ada yang bersifat transaintifik
II.i.ii.x Pembangunan Jangka Panjang II
“Tercapainya kemajuan nasional dalam pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban, serta ketangguhan dan daya saing bangsa yang diperlukan untuk memacu pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menuju masyarakat yang berkualitas, maju, mandiri serta sejahtera, yang dilandasi nilai-nilai spiritual, moral, dan etik didasarkan nilai luhur bangsa serta nilai keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.”
Masyarakat dan Kebudayaan ( Studi Kasus Pada Kebudayaan Solo )
Nama : Annisa Hanum Palupi
NIM : 2007110781
Kelas : MC 11 - 6B
Lecturer : DRA. Tutik Dwi Winarni, MM
Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi
The London School of Public Relations – Jakarta
2009
Kata Pengantar
Pertama-tama, kami mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena dengan kasih dan anugrahNyalah saya dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Adapun maksud dari makalah ini sebagai salah satu tugas final test pada mata kuliah Cultural Anthropology.
Setiap bangsa memiliki kebudayaannya sendiri. Begitu juga dengan Indonesia yang kaya akan kebudayaannya. Dari budaya tersebut terjadi perubahan yang signifikan sesuai dengan perkembang zaman yang disebut dengan era globalisasi. Dari perkembangan itulah kebudayaan dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik.
Dikesempatan ini pula, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada :
1.Ibu Tutik, selaku dosen mata kuliah Cultural Anthropologi.
2.Teman-teman sekelas, yang telah bersama – sama melewati berbagai macam kegiatan belajar dikelas yang sangat kita cintai bersama.
Akhir kata ”tak ada gading yang tak retak” oleh karena itu kami mohon maaf atas kekurangan atau kesalahan yang terdapat dalam penulisan makalah ini.
Terima kasih atas perhatiannya.
Jakarta, Juli 2009
Penyusun
Bab I
Pendahuluan
I.i Latar Belakang
Perubahan-perubahan yang begitu cepat terjadi dalam hamper semua aspek kehidupan dewasa ini memerlukan suatu pemikiran yang menyeluruh mengenai budaya. Era kita sekarang ini, yang lebih dikenal dengan sebutan era globalosasi dimana tembok-tembok pemisah antar umat manusia dalam satu dunia (global village) mulai memudar berkat kemajuan dibidang komunikasi dan transparansi.
Beberapa orang mengatakan bahwa budaya global (global culture) telah lahir yakni era nasionalisme sudah kuno dan lewat dan begitu pula halnya dengan budaya nasional. Tetapi sebagian berpendapat bahwa pengertian globalisasi merupakan sesuatu yang samar-samar atau bahkan sama sekali asing. Walaupun dalam beberapa bidang kehidupan sehari-hari, pengaruh globalisasiyang berupa kemudahan-kemudahan sudah tertancap dalam-dalam dan tanpa kemudahan-kemudahan tersebut mereka akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kini era itu lebih dikenal sebagai era serba-ketergantungan (interdependency) yang menggambarkan bahwa suatu negara atau bangsa tidak akan mungkin menghindari hubungan dengan negara-negara atau bangsa-bangsa lain demi mempertahankan eksistensinya. Dapat dikatakan juga bahwa dalam era globalisasi dewasa ini, suatu negara atau bangsa ”terjerat” dalam suatu ketegangan sebagai akibat ketergantungannya pada negara atau bangsa lain dan keinginannya untuk mempertahankan kemandiriannya serta identitasnya sendiri di antara negara-negara atau bangsa lain. Hal tersebut didasari motif mempertahankan eksistensinya sebagai satu negara dan bangsa.
Kita akan mempelajari arah pengembangan budaya Indonesia berdasarkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu bangsa yang mandiri dan berdaulat. Persyaratan-persyaratan yang dimaksud ialah berdimensi kearah dalam (intern bangsa) dan berdimensi ke luar (global). Untuk pemahan tersebut, maka terlebih dahulu kita mencoba melihat dimana kita berdiri setelah kita merdeka 50 tahun. Dan tidak hanya itu saja kita juga akan mencoba melihat bagaimana perkembangan masyarakat kota solo khususnya dalam kehidupan sehari – hari mereka.
I.ii Rumusan Masalah
Bagaimana penerapan unsur –unsur kebudayaan di kota Solo?
I.iii Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 7 unsur kebudayaan dan juga untuk mengetahui dan menganalisis tentang kesenian pada kebudayaan SOLO,yang meliputi:
1.Untuk mengetahui dan menganalisis unsur Bahasa pada kebudayaan Solo.
2.Untuk mengetahui dan menganalisis unsur Sistem Teknologi dan Alat Produksi pada kebudayaan Solo.
3.Untuk mengetahui dan menganalisis Sistem Mata Pencaharian pada kebudayaan Solo.
4.Untuk mengetahui dan menganalisis Organisasi Sosial pada kebudayaan Solo.
5.Untuk mengetahui dan menganalisis Sistem Pengetahuan pada kebudayaan Solo.
6.Untuk mengetahui dan menganalisis Sistem Religi pada kebudayaan Solo.
7.Untuk mengetahui dan menganalisis Kesenian pada kebudayaan Solo.
Bab II
Kerangka Teoris
II.i Definisi Kebudayaan
Kebudayaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari – harinya yang berasal dari alam dengan menggunakan akal dan budi manusia itu sendiri.
II.i.i Definisi kebudayaan secara etimologis
Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.
Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata latin colere, yaitu mengolah atau mengerjakan tanah. Dengan mengerjakan tanah, manusia mulai hidup sebagai penghasil makanan ( food producing). Hal ini berarti manusia telah berbudi daya mengerjakan tanah karena telah meninggalkan kehidupan yang hanya memungut hasil alam saja ( food gathering). Dalam sejarah kebudayaan, bajak dijadikan benda sejarah (artifact) sebagai bukti bahwa manusia telah berbudaya.
Pemilihan definisi kebudayaan yang tepat sangat sukar karena begitu banyak orang yang mendefinisikannya, beberapa diantaranya akan dibahas di dalam definisi konseptual.
II.i.ii Definisi kebudayaan secara konseptual
II.i.ii.i Simpatupang, 1994
Semuanya pengaruh ini memberikan persamaan yang berbeda-beda kadarnya (dan juga perbedaan-perbedaan) pada budaya-budaya daerah yang berada itu.
II.i.ii.ii Koentjaraningrat, 1985
Semestaan Budaya:
1.sistem religi dan keagamaan
2.sistem dan organisasi kemasyarakatan
3
3.sistem pengetahuan
4.bahasa
5.sistem kesenian
6.sistem mata pencaharian hidup
7.sistem teknologi dan peralatan
Bangsa Indonesia memiliki (1985a):
1.“nilai budaya yang (tidak) berorientasi terhadap hasil karya manusia itu sendiri (tidak achievement oriented)”
2.“orientasi terlalu banyak terarah ke zaman lampau” sehingga “akan melemahkan kemampuan seseorang untuk melihat ke masa depan”
3.kecenderungan melarikan diri dari dunia ke dunia kebatinan “yang tidak begitu cocok dengan jiwa rasionalisme yang kita perlukan untuk mempercepat pembangunan”
4.kecenderungan “yang terlampau banyak menggantungkan diri kepada nasib”
5.kecenderungan untuk “menilai tinggi konsep sama-rata-sama-rasa...(yang) mewajibkan suatu sikap konformisme yang besar (artinya, orang sebaiknya menjaga agar jangan dengan sengaja berusaha untuk menonjol di atas yang lain)…(suatu) sikap (yang) agak bertentangan dengan jiwa pembangunan yang justru memerlukan usaha jerih payah dengan sengaja dari individu untuk maju dan menonjol di atas yang lain.
6.“adat sopan santun (yang) amat berorientasi ke arah atasan” yang mematikan hasrat untuk berdiri sendiri dan berusaha sendiri.
Mentalitas yang terbentuk sebagai akibat revolusi itu (1985b):
1.sifat mentalitas yang meremehkan mutu
2.sifat mentalitas yang suka menerabas
3.sifat tak percaya kepada diri sendiri
4.sifat tak berdisiplin murni
4
5. mentalitas yang suka mengabaikan tanggung jawab sifat yang kokoh.
II.i.ii.iii Featherstone, Smith, Konrad dan Hannerz
Jika pengertian-pengertian ini kita pakai untuk meninjau budaya-budaya etnis yang terdapat di Indonesia, maka aemboyan Bhinneka Tunggal Ika itu harus diberi pengertian dinamis dan bukan yang statis untuk mempertahankan dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yaitu Tunggal Ika, diantara seluruh rakyat Indonesia.
II.i.ii.iv Linus Suryadi Ag, 1990:117
Menjadi orang Indonesia berarti siap untuk diterpa proses perubahan. Dari Jawa atau Minang atau Batak, atau lainnya, menjadi Indonesia. Dari penganut agama yang eksklusif, menjadi penganut yang siap berdampingan dengan penganut agama lain, dalam komunitas baru yang bernama Indonesia.
II.i.ii.v Sutan Takdir Alisjahbana, 1979
Seluruh kebudayaan-kebudayaan Indonesia, juga kebudayaan daerah, akan berpokok pada ilmu dan bersifat progresif. Kalau berternak sapi di daerah, ia harus dipelihara secara ilmiah. Bahasa apa pun yang dikuasai sekolah-sekolah di desa, ia mesti memberikan ilmu abad keduapuluh ini. Warung di desa mesti dijalankan dengan pikiran yang menyadari efisiensi. Kita tak peduli petani memberi sesajen untuk Dewi Sri, namun mereka harus menanam padinya secara modern. Dalam hal ini sifat kedaerahan hilang. Indonesia adalah bagian dari dunia, dan karenanya ia tidak bisa lari dari kebudayaan progresif. Kenapa demikian? Karena kebudayaan yang berpokok pada ilmu, ekonomi, telah menyatukan dunia. Yang tidak sadar akan hal ini, berarti hidup dalam abad yang lampau. Kita masih hidup dalam abad pertengahan. Kesukarannya adalah karena cara berpikir unversitas belum sampai ke desa, dan rasionalisasi dalam bidang ekonomi serta efisiensi masih merupakan kata-kata asing.
Penjajahan adalah sebagai akibat hukum alam: yang pintar, kuat, dinamis, mesti menguasai yang bodoh, lemah dan statis.
Bagaimana pun bangganya kita, kita harus sadar bahwa kebudayaan kita tidak pintar, lemah dan statis. Kebanggaan kita kadang-kadang berlebihan. Kita kurang intropeksi. Kita harus melihat perubahan dunia secara nyata, jujur, jangan bermimpi dan berilusi. Kita harus merubah mental dari kebudayaan ekspresif dan fantasi, sedikit rasio yang berdasarkan intuisi, menjadi kebudayaan yang dikuasai rasio, perhitungan, dan realistis. Dengan itu,
5
bukan berarti agama bakal hilang. Saya tak khawatir sumber agama akan lenyap. Hanya orang bodoh dan tak memahami arti agama sesungguhnyalah yang memiliki kekhawatiran demikian.
II.i.ii.vi Chatterjee (1993:73)
“…the act of cultural synthesis can, in fact, be performed only by a supremely cultivated and refined intellect. It has a project of national cultural regenration in which intelligentsia leads and the nation follows”
Chatterjee (1963:56)
“…instead of welcoming machinery as a boon, we should look upon it as an evil”
II.i.ii.vii Toynbee (1993:287)
“…a society which is under fire from the radiation of a more potent foreign culture must either master this foreign way of life or perish… This positive and constructive response to the challenge of cultural agression is a proof of statesmenship because it is a victory over natural inclinations. The natural response is negative one of the oyster who closses his shell, the tortoise who withdraws into his carapace, the hedgehog who roll himself into a spiky ball, or the ostrich who hides his head in the sand…”
II.i.ii.viii Rabi (163:138)
“Every generation of mankind has to remake its culture, its values, and its goals. Changing circumstances make older habits and customs valueless or obsolete. New knowledge exposes the limitations and the contingent nature of older philosophies and of previously accepted guides to action. Wisdom does not come in formulas, proverbs, wise saws, but out of the living actuality. The past is important for understanding the present, but it is not the present. It is in a real sense created in the present, and changes from the point of view of every generation”
Rabi (1963:139)
6
Dalam perubahan budaya, ada yang akan tetap bertahan atau sama, antara lain, sistem syaraf kita dan hasil seni yang besar karena pemahaman yang mendalam tidak tergantung pada waktu.
II.i.ii.ix Liek Wilardjo (1992)
Sadar iptek ialah sadar bahwa iptek itu:
1.tanggam-budaya
2.dialektik
3.ada yang bersifat transaintifik
II.i.ii.x Pembangunan Jangka Panjang II
“Tercapainya kemajuan nasional dalam pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban, serta ketangguhan dan daya saing bangsa yang diperlukan untuk memacu pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menuju masyarakat yang berkualitas, maju, mandiri serta sejahtera, yang dilandasi nilai-nilai spiritual, moral, dan etik didasarkan nilai luhur bangsa serta nilai keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.”
Langganan:
Postingan (Atom)
